SOREANG, bipol.co – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bandung diharapkan mampu menjalankan fungsinya dalam bidang sosial dan ekonomi. Kemudian baru pada politik atau high politic (politik tingkat tingggi-red), tidak politik praktis.
“Saya harapkan KNPI kedepankan tiga hal, pertama pendekatan sosial dan ekonomi, baru politiknya, high politic, tidak praktis,” papar Bupati Bandung, H Dadang M Naser, usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kabupaten Bandung ke XIV, di Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (18/11-2019).
KNPI, kata Dadang Naser, harus berani mengkirit kebijakan pemerintah, membela hal-hal yang benar, menentang yang salah.
“KNPI harus bunyi, jangan sampai bupati salah KNPI diam saja, jangan karena bupatinya “lanceuk urang” (kakak kita-red) lalu jangan dikritik,” kata Dadang Naser.
Namun kata Dadang, KNPI selama ini telah menjalankan fungsinya. Bahkan selama ini sering mengkritik kebijakannya.
“Selama ini KNPI kritiknya berjalan, makanya lahirlah perwakilan di dewan, bertemu sebagai aktivis, baik di DPR pusat, DORD kabupaten, provinsi. Tapi bukan kongkolingkong. Kritikannya ada yang berteriak di media, ada yang di handphone. Hp sekarang kan efektif,” kata Dadang Naser
KNPI, tutur Dadang Naser, sebagai payung organisasi kepemudaan (OKP), tempat berhimpunnya OKP. “Itulah bedanya KNPI dengan OKP. OKP itu berhimpun di KNPI. Namun KNPI terbatas pengurusnya yang hanya 90 orang mewakili semua OKP,tapi sekarang perorangan boleh untuk menjadi pengurus OKP,” katanya.
Reporter Deddy
Editor Deden .GP
