BANDUNG, bipol.co – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, beserta Komisi 5 dan 6, telah melakukan Rapat Koordinasi untuk membahas situasi perkembangan masalah Covid 19 di Jawa Barat.
Menurut Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil, prinsip dari Pemerintah Jawa Barat bersama Dewan menyepakati akan proaktif, untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap sangat dibutuhkan dengan situasional di lapangan yang mungkin berbeda dengan apa yang terbaca secara umum.
“Salah satunya adalah menguatkan sistem kekuatan di rumah sakit-rumah sakit, kita menambahi rumah sakit yang sudah siap di ring 2, itu menjadi sekitar 27 rumah sakit,” kata Gubernur, usai Rapat Penanganan Covid 19 di Jawa Barat Melalui Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan dan Pengendalian Infeksi Covid 19, di Gedung Sate, Jumat (13/3/2020).
Gubernur mengatakan, pihaknya juga telah mengirimkan berbagai keperluan yang dibutuhkan oleh rumah sakit, seperti alat pelindung diri
“Ke Tasik kemarin sudah dikirim 10 alat pelindung diri sehingga tidak terjadi lagi improvisasi dalam menangani permasalahan di daerah-daerah,” ucapnya.
Gubernur menyatakan, untuk masalah anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah didukung oleh DPRD Jabar untuk memaksimalkan anggaran dana tidak terduga dan hal-hal lain yang bisa dibuatkan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Untuk masalah anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah didukung oleh DPRD Jabar melalui anggaran tidak terduga disiapkan sebesar Rp50 miliar,” ujarnya.
Gubernur menambahkan bahwa dua hari yang lalu dari Kementerian Kesehatan melalui juru bicaranya menyampaikan akan ada desentralisasi testing.
“Sambil menunggu saya kira kita bisa lebih duluan proaktif karena kita punya alatnya baik di rumah sakit maupun di Lab milik Universitas Padjadjaran kita akan lakukan itu, sehingga ini membantu untuk memastikan dan memperluas jangkauan yang terpantau,” tuturnya. * humas pemprov jabar
Editor: Hariyawan
