BANDUNG, bipol.co — Gubernur Jawa Barat, M. Ridwan Kamil, memantau penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat di Kabupaten Bandung Barat (KBB).
“Kami berterima kasih kepada pemerintah pusat atas penyaluran bantuan kepada warga Jabar,” kata Kang Emil saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, serta Menteri Sosial, Juliari Batubara, dalam kunjungan kerja di KBB, Jumat.
Kunjungan kerja dua menteri itu terkait agenda penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Sosial (Bansos) Sembako, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD).
Pendistribusian bantuan-bantuan sosial tersebut dilakukan di dua tempat di KBB, yakni Kantor Pos Indonesia Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalong Wetan dan Kantor Desa Margalaksana Kecamatan Cipeundeuy.
Kang Emil berujar, proses penyaluran BST dan sembako sudah berjalan baik dengan mengikuti protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran dan penularan Covid-19.
“Dengan menerapkan jaga jarak serta menyediakan hand sanitizer,” kata Kang Emil.
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, kehadirannya secara langsung dalam penyaluran ini sekaligus dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program-program bansos di daerah agar tersalurkan kepada yang berhak sesuai target yang sudah ditetapkan.
Menurutnya, penyaluran bansos di wilayah Jabar secara umum sudah berjalan dengan baik dan lancar.
Muhadjir menyebutkan bahwa penyaluran bantuan yang diberikan pemerintah pusat untuk Jabar sudah mencapai 80 persen.
“Semula untuk Jawa Barat paling lambat awal Lebaran baru 27 persen, tapi sekarang sudah 80 persen,” ujar Muhadjir.
Muhadjir pun mengatakan, adanya kendala dalam pendistribusian bansos di Jabar bisa dimengerti merujuk wilayah yang cukup luas dengan lebih dari 5.000 desa/kelurahan, termasuk banyak di antaranya berada di daerah pelosok dengan medan yang cukup sulit.
Muhadjir menegaskan, masih ada peluang untuk mereka yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.
“Asal memenuhi syarat dan tidak mengada-ada dan tidak dibuat-buat, akan tetap diberikan bantuan sesuai dengan skema yang ada,” ucapnya.
Terbaru, pemerintah memperpanjang penyaluran bansos tunai dan sembako di masa pandemi Covid-19 ini hingga Desember 2020. Awalnya, bansos hanya diberikan mulai April hingga Juni 2020 dengan total Rp600 ribu.
Berikutnya, nominal bansos untuk Juli-Desember akan berkurang menjadi Rp300 ribu.
“Jadi untuk memutus bantuan ini sambil menunggu pemulihan ekonomi akan kita lakukan secara bertahap, tidak langsung diputus (dihentikan),” kata Muhadjir.
“Begitu juga mereka yang masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang baru (miskin baru) akan terlebih dahulu didata RT/RW. Bagi yang memenuhi syarat dan akan dipermanenkan, dimasukkan ke DTKS. Tapi untuk mereka yang terdampak Covid-19 tapi kemudian (ekonominya) bisa pulih, akan dapat (bansos) sampai Desember saja,” tuturnya.
Sementara itu, Mensos Juliari P. Batubara berujar, pihaknya menemui sejumlah kendala di lapangan terkait penyaluran bansos, salah satunya yakni masalah akurasi data di awal-awal penyaluran program.
Namun, kendala tersebut saat ini bisa ditangani berkat koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota. Pemerintah pun terus melakukan evaluasi dalam penyaluran bansos.
“Jika dalam penyaluran BST dan sembako ada kendala penerima, tinggal diperbaiki oleh Pemda data penerima agar tahap berikutnya lebih tepat sasaran,” kata Juliari.* ant
Editor: Hariyawan
