Vaksin Gratis Hanya Untuk 93 Juta Orang, Yang Lain Bayar

- Editor

Kamis, 3 September 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA.bipol.co- Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) dan Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, terdapat 2 jenis vaksin yang sedang dipersiapkan pemerintah.

Ada vaksin gratis yang ditujukan untuk peserta BPJS Kesehatan. Ada pula skema vaksin mandiri yang biayanya ditanggung pihak yang dianggap lebih mampu.

Untuk vaksin gratis penerimanya diprioritaskan untuk 93 juta orang, yaitu mereka yang terdaftar di BPJS Kesehatan dengan status PBI.

“Kami juga jelaskan, vaksin itu ada yang bantuan gratis dari pemerintah, apakah nanti datanya juga dilebarkan dengan BPJS Kesehatan yang jumlah PBI-nya ada 93 juta, ini yang jadi prioritas untuk masuk ke dalam vaksin gratis pemerintah,” ucap Erick Thohir di Jakarta, Kamis (3/9/2020).

Erick menambahkan, pihaknya juga telah berdiskusi dengan asosiasi pengusaha seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan lainnya soal skema vaksinasi ini.

Diharapkan, pengusaha dapat menggunakan skema vaksin mandiri agar beban keuangan negara tidak semakin berat.

“Seperti saya kemarin bicara dengan KADIN, kalau memang yang bisa mandiri, bayar, ya, jangan beratkan pemerintah, seperti kemarin temen pengusaha di KADIN mereka bilang siap bayar,” tambahnya.

Namun Erick menegaskan, adanya skema vaksin mandiri ini bukan berarti mereka yang lebih mampu akan didahulukan vaksinasinya.

“Bukan berarti yang bayar didahulukan daripada yang gratis, nggak. Nanti ada sinkronisasi jadwal data, ini bukan diputarbalikan seakan pemerintah cari uang,” kata Erick.

Vaksinasi massal rencananya bakal dilakukan di awal tahun 2021, meskipun Erick berharap pelaksanaannya bisa lebih cepat. Jika memungkinkan, vaksinasi diusahakan dilakukan Desember tahun ini.

“Hari ini kami konsultasi meminta masukan dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) untuk imunisasi vaksin, Insya Allah awal tahun depan. Kalau bisa lebih cepat Desember, alhamdulillah, tapi (rencananya) awal tahun depan,” tuturnya. [Net]

Editor: Fajar Maritim

Berita Terkait

Sekjen FSGI Klarifikasi Soal Pengumuman Prabowo: Jadi Tidak Ada Istilah Kenaikan Gaji
Gerakkan Ekonomi Nasional, Komdigi Dukung Kampanye Harbolnas dan BINA 2024
Dekranasda Jabar Jajaki Kerja Sama dengan Pusat Oleh-oleh Dewata Nusantara Bali
Usai Lawatan ke Enam Negara, Presiden Prabowo Subianto Tiba di Tanah Air
Buka Jendela Jawa Barat di Bali, Amanda: Pameran Efektif untuk Menarik Buyer
Qari Asal NTB Ini Kembali Raih Juara 1 MTQ Internasional
Menag Serukan Perjuangan Kolektif Bela Hak Palestina
Dukung Asta Cita Swasembada Pangan, Padat Karya Irigasi Kementerian PU Tahun 2024 Jangkau 12.000 Lokasi

Berita Terkait

Sabtu, 30 November 2024 - 20:46 WIB

Sekjen FSGI Klarifikasi Soal Pengumuman Prabowo: Jadi Tidak Ada Istilah Kenaikan Gaji

Jumat, 29 November 2024 - 20:08 WIB

Gerakkan Ekonomi Nasional, Komdigi Dukung Kampanye Harbolnas dan BINA 2024

Senin, 25 November 2024 - 19:40 WIB

Dekranasda Jabar Jajaki Kerja Sama dengan Pusat Oleh-oleh Dewata Nusantara Bali

Senin, 25 November 2024 - 14:24 WIB

Usai Lawatan ke Enam Negara, Presiden Prabowo Subianto Tiba di Tanah Air

Minggu, 24 November 2024 - 18:24 WIB

Buka Jendela Jawa Barat di Bali, Amanda: Pameran Efektif untuk Menarik Buyer

Berita Terbaru