JAKARTA.bipol.co- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk kembali melanjutkan kebijakan ganjil genap di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito menilai pada kenyataannya kebijakan ganjil genap ini menambah kepadatan transportasi umum.
“Ya memang kan, ganjil genap menimbulkan kepadatan di angkutan umum,” kata Wiku saat dihubungi wartawan, Minggu (6/9/2020).
Wiku menegaskan angka kasus yang meningkat sama dengan penularan yang juga meninggi. Wiku menjelaskan faktor penularan tinggi ini.
“Nah penularan lebih tinggi karena masyarakatnya yang beraktivitas makin banyak itu tidak menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin, itu kuncinya. Kalau aktivitasnya lebih tinggi dia menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin, harusnya tidak terjadi peningkatan kasus,” ucap Wiku.
“Jadi kalau mau beraktivitas sosial ekonomi, harus disiplin, gitu, karena kalau tidak disiplin ini contohnya,” imbuh dia.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta tetap melanjutkan kebijakan ganjil genap di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Keputusan ini diambil dari hasil evaluasi Pemprov DKI yang dilakukan setiap hari.
“Evaluasi ganjil genap terus kami lakukan, tapi saya sudah sebutkan setiap hari kami evaluasi yang dilaporkan secara mingguan kepada Pak Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Provinsi, yang kemudian dari hasil evaluasi ini ganjil genap terus dilanjutkan,” kata Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (6/9).
Syafrin mengatakan dari hasil evaluasi ganjil genap, ada peningkatan efektivitas lalu lintas. Dia menyebut Dishub DKI selalu memantau data pergerakan warga DKI selama PSBB Transisi. [Net]
Editor: Fajar Maritim
