BANDUNG.bipol.co- Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), R. Yunandar Rukhiadi Eka Perwira mengkritisi penyaluran bantuan sosial (Bansos) Provinsi tahap tiga dan empat.
“Jika melihat perencanaan awal. Penyaluran bansos tersebut ada di bulan April, Mei, Juni dan Juli. Namun, hingga September ini baru dua tahap yang tersalurkan,” kata Yunandar di Bandung, Minggu (20/9).
“Kalau tahap satu, karena terkendala oleh masalah sistem. Sebab, memang pertama jadi penyalurannya sampai hampir 3 bulan. Sementara tahap dua sebulan selesai. Walaupun jumlah penerimanya berkurang dari 1,7 juta Kepala Keluarga (KK) menjadi 1,4 juta KK,” imbuhnya.
Politisi PDI Perjuangan itu mengaku, ketika dua minggu lalu mengikuti rapat koordinasi Gugus Tugas. Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Setiawan Wangsaatmaja, berencana untuk meluncurkan bansos tahap tiga.
Menurutnya, bansos tahap tiga ini berbeda dengan sebelumnya. Sebab, dari materinya berkurang. Namun dari sisi kuota bertambah.
“Bansos tahap tiga ini ada kenaikan penerima, menjadi 1,9 juta KK. Dari segi materinya itu tetap terbagi dua: sembako dan tunai. Namun, nilai sembakonya berkurang jadi sekitar 200 ribu saja. Sementara uang tunai Rp 150 ribu. Jadi totalnya hanya Rp 380 ribu. Dari itu Rp 150 tunai, Rp 200 barang-barang berupa sembako dan Rp 30 ribu ongkir,” katanya.
Kendati demikian, Komisi II DPRD Jabar akan terus mendorong Pemprov Jabar untuk mempercepat penyaluran bansos tahap III dan IV. Sebab, kata dia, pada dasarnya bansos tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan daya beli di masyarakat.
“Kami menilainya ada janji gubernur untuk meningkatkan perekonomian jual beli masyarakat. Kalau itu diterapkan, justru seharusnya langkah awal memang sudah betul melalui bansos. Tapi juga nilai ekonominnya harus ditingkatkan. Bukan malah dikurangi,” terangnya.
Sehingga, kata dia, seharusnya penurunan ini menjadi perhatian pemprov. Apalagi tahap empat nanti belum ada kepastian. Baru ada tahap tiga.
“Padahal kalau betul-betul menggenjot perekonomian dengan meningkatkan daya beli. Maka bansos salah satu jangka pendek yang akan sangat efektif di level lokal,” terangnya.
Berdasarkan informasi yang didapatkan, penyaluran bansos provinsi tahap tiga ini tidak akan melibatkan bulog. Sebab, ada beberapa hal yang dipertimbangkan oleh pihak provinsi.
Dia menyebutkan penyaluran bansos provinsi tahap tiga tidak akan melibatkan bulog. Sehingga akan diserahkan ke pihak BUMD untuk pengadaan barangnya.
“Ada beberapa hal terjadi ketika kami turun ke lapangan dan berdiskusi langsung baik pihak bulog, PT Pos maupun masyarakat penerima bantuan,” paparnya.
“Bulog ini menjadi salah satu titik lemah di dalam pemasok bansos ini. Karena dia ternyata bukan bagian dari rantai pasok sosial keseluruhan pemerintah. Baik provinsi maupun pusat. Sehingga Barang-barangnya tidak berasal dari bulog, jadi hanya pengadaan saja” imbuhnya.
Dia menyebutkan, dari segi penampungannya tidak bisa menampung banyak. Sebab, dari sisi gudangnya sedikit. “Gudang-gudangnya sangat sedikit. Jadi tidak efisien gudang-gudang bulog ini. Sampai berapa titik droping dan itu sangat menyedot biasa distribusi,” katanya.
Lebih jauh dia menjelaskan, banyak terjadi kekurangan dalam pemaketan paket bansos tersebut. Sebab, bulog pemaketannya hanya memakai manual saja.
“Banyak ditemukan isi barang dipaket bulog ini tidak sesuai dengan item yang distandarkan. Jadi banyak barang yang kurang berapa item,” jelasnya.
“Dan ketika kita lihat prosesnya memang bulog sangat manual, tidak ada sistem otomatisnya misalnya. Sehingga mengakibatkan humanerror yang sangat besar,” tambahnya
Kedua, lanjutnya, bulog tidak mempunyai sistem distribusi untuk menyuplai ke titik-titik PT Pos. Sehingga menjadi kelemahan menyebabkan tidak singkronnya penjadwalan yang dilakukan PT pos dari suplai barang dari bulog.
“Ketiga sangat tidak efisien karena ketika bulog hanya mendatangkan pendor, ya lebih baik kita langsung ke pendor tanpa melibatkan bulog. Sehingga tidak ada biaya yang hilang lebih banyak lagi,” tandasnya. [red]
Editor: Fajar
