BIPOL.CO, BANDUNG — Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menghibahkan Sistem Merit Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatra Barat.
Replikasi sistem manajemen ASN tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Gubernur Jabar Ridwan Kamil dengan Bupati Sijunjung Benny Dwipa Yuswir, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (5/1/2023).
Kesepakatan bersama kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jabar dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sijunjung.
“Saya senang karena ilmu itu harus ditularkan. Jadi saya hibahkan ilmu dari sistem kami kepada Pemkab Sijunjung,” kata Ridwan Kamil.
Kang Emil, sapaan akrabnya menuturkan, Pemda Provinsi Jabar di masa kepemimpinannya melakukan sejumlah terobosan, salah satunya pada manajemen kepegawaian. Dengan teknologi sistem merit, pihaknya berhasil memberantas korupsi jual beli jabatan, hingga meningkatkan kompetensi ASN.
“Kita punya puluhan terobosan yang kelasnya sudah terbaik se-Indonesia. Kami berantas korupsi jual beli jabatan melalui sebuah teknologi merit sistem,” tuturnya.
Melalui sistem tersebut para PNS Jabar akan dinilai kinerja setiap hari oleh atasan, kolega setara dan bawahan. Hal itu membuat penilaian kinerja PNS lebih objektif.
“Yang dievaluasi jadi lebih objektif, yaitu kecerdasan, intergritas, kecakapan mengambil keputusan, dan kontrubusi kepada organisasi,” sebut Kang Emil.
Ia mengatakan, tak hanya oleh Pemkab Sijunjung, inovasi sistem merit Jabar juga sudah direplikasi oleh sejumlah pemda di Indonesia.
Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) juga menyebut kinerja terbaik merit sistem se-Indonesia adalah Pemda Provinsi Jabar.
“Menurut KASN, kinerja terbaik merit sistem se-Indonesia adalah Pemprov Jabar,” ucap Kang Emil.
Bahkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Jabar sudah diadopsi oleh Kementerian Dalam Negeri RI yang kemudian dijadikan standard nasional.
“Itu baru satu inovasi, SIPD yang diadopsi Kemendagri itu kreasi kami yang kemudian dijadikan standar nasional,” ujarnya.
Kang Emil mengungkapkan, tugas pemimpin adalah menyederhanakan kompleksitas yang dimulai dari dapur sendiri. Bila dapurnya rapi, dalam hal ini instansi, maka halamannya pun akan ikut bersih.
“Full” digital
“Itulah kenapa kami selama empat tahun mereformasi sangat komprehensif, mendalam dan _full_ digital, sehingga PNS di Jabar tidak perlu lagi bekerja di hal-hal rutin, mereka digeser untuk pekerjaan yang dinamis yang tantangannya selalu berbeda,” ungkapnya.
Kang Emil berharap, Sijunjung menjadi Pemkab terbaik di Sumatera, bahkan di Indonesia. Kuncinya adalah _political will_ , di mana pemimpin yang mau berubah dan turun tangan akan membawa daerahnya pada kemajuan.
“Semoga Sijunjung jadi yang terbaik di Sumbar, bahkan se-Indonesia, itu harapannya,” ucapnya.
Kang Emil juga terbuka kepada pemda lainnya yang ingin berkolaborasi dengan Pemda Provinsi Jabar.
“Mari perbanyak kolaborasi, kurangi kompetisi karena kita NKRI,” katanya.
Bupati Sijunjung Benny Dwipa Yuswir menuturkan, reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah pusat menjadi komitmennya untuk belajar ke Jabar.
“Reformasi birokrasi menjadi komitmen kami untuk bisa belajar ke Jabar. Ini yang kedua, dulu juga belajar tentang pengelolaan BUMD Migas ke Jabar,” tuturnya.
Benny berharap, sistem merit kepegawaan Jabar yang akan diterapkan di Sijunjung memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menghadirkan pelayanan publik yang baik.
“Ini menjadi kerja sama yang baik dalam menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini jadi komitmen juga bagi Sijunjung untuk mau terus belajar dengan segala kelebihan-kelebihan yang ada di Jabar,” pungkas Benny.(*)
