Monev TPPS Provinsi Jawa Barat, Upaya Bersama Tekan Angka Stunting

- Editor

Kamis, 3 Oktober 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tim Monev Tim PPS Jabar melakukan monitoring dan evaluasi TPPS serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) Semester 2 Tahun 2024 di Aula Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Selasa (1/10/2024).

Tim Monev Tim PPS Jabar melakukan monitoring dan evaluasi TPPS serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) Semester 2 Tahun 2024 di Aula Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Selasa (1/10/2024).

BIPOL.CO, KAB. GARUT – Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring dan evaluasi TPPS serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) Semester 2 Tahun 2024 di Aula Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Selasa (1/10/2024).

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata dalam percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Garut, terutama melalui koordinasi yang lebih intensif di tingkat desa.

Kepala Bidang Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut, Budi Kusmawan menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Tim Monev dari Provinsi Jawa Barat.

Ia menyatakan bahwa Kecamatan Karangpawitan dipilih sebagai lokus pelaksanaan pemantauan dan evaluasi TPPS di Kabupaten Garut.

“Mudah-mudah hasil dari kegiatan ini bisa memotret ideal secara terkait dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan TPPS Kabupaten sampai ke tingkat desa,” ucapnya.

Budi menambahkan bahwa pelaksanaan monev TPPS di Garut telah dilaksanakan dua kali, di mana tahun sebelumnya dilaksanakan di Kecamatan Cilawu.

Ketua Tim Monev TPPS Provinsi Jawa Barat, Dekan Rismawati, dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya identifikasi serta kendala yang menghadang dalam percepatan penurunan stunting. Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan semua pihak dalam penanganan stunting.

“Percepatan penurunan stunting membutuhkan koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pemuka agama, masyarakat, hingga tim lapangan,” ujar Dean.

Camat Karangpawitan, Dadi Djakaria, menyambut baik dipilihnya Kecamatan Karangpawitan sebagai lokasi pemantauan. Ia menekankan pentingnya arah serta sinergitas antar pemangku kepentingan dalam mempercepat penurunan angka stunting.

“Stunting menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan harus saling mendukung,” tegas Dadi.**

Berita Terkait

Upah Minimum Provinsi Jabar 2025 Naik 6,5 Persen
Pemda Kota Bandung Raih Penghargaan Indeks BerAKHLAK Terbaik dari Kemenpan RB
Sekda Herman Suryatman Dorong Optimalisasi IPAL di TPPAS Sarimukti
Jelang Nataru Pemkot Cimahi Gelar Operasi Pasar Bersubsidi
Pj.Gubernur Jabar Bey Machmudin: Perlu Inovasi Gali Sumber Pemasukan Baru bagi PAD
Pemkot Cimahi Kenalkan Keunikan Kampung Adat Cireundeu lewat Buku Sejarah Cireundeu
Seorang TKW Baru Pulang dari Arab Saudi Tewas Diduga Dibunuh Suaminya
Bey Machmudin Buka Mubes XI dan Reuni Akbar Ikatan Alumni Unpad
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 12 Desember 2024 - 19:31 WIB

Upah Minimum Provinsi Jabar 2025 Naik 6,5 Persen

Rabu, 11 Desember 2024 - 11:31 WIB

Pemda Kota Bandung Raih Penghargaan Indeks BerAKHLAK Terbaik dari Kemenpan RB

Selasa, 10 Desember 2024 - 21:49 WIB

Sekda Herman Suryatman Dorong Optimalisasi IPAL di TPPAS Sarimukti

Selasa, 10 Desember 2024 - 20:36 WIB

Jelang Nataru Pemkot Cimahi Gelar Operasi Pasar Bersubsidi

Selasa, 10 Desember 2024 - 14:48 WIB

Pj.Gubernur Jabar Bey Machmudin: Perlu Inovasi Gali Sumber Pemasukan Baru bagi PAD

Berita Terbaru

NEWS

Upah Minimum Provinsi Jabar 2025 Naik 6,5 Persen

Kamis, 12 Des 2024 - 19:31 WIB