BIPOL.CO, KAB. BANDUNG BARAT – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman memberi arahan pada puncak Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) di Mason Grand Ballroom, Mason Pine Hotel, Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, pada Rabu (13/11/ 2024).
Pada kesempatan itu, Sekda Jabar menyampaikan sektor tata ruang harus berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sektor tata ruang harus bisa menjadi penopang dalam mewujudkan tujuan pemerintahan.
Herman sendiri menyebut, terdapat tiga tujuan utama pemerintahan. Antara lain, pertama mewujudkan rakyat sejahtera, kedua pemberdayaan agar rakyat mandiri, ketiga memberikan keadilan.
“Tata ruang sebagai _tools_ (alat) untuk memastikan pembangunan akseleratif, pemberdayaan masyarakat akseleratif, begitupun _public services_ (pelayanan masyarakat) akseleratif,” ucap Herman Suryatman.
“Ini saya kira yang harus menjadi perhatian kita bersama, tinggalkan ego sektor, bahwa tata ruang adalah salah satu sub sistem dari sistem pemerintahan yang besar,” tambahnya.
Menurut Herman, sektor tata ruang diharapkan pula mengakselerasi misi Jawa Barat sebagai provinsi termaju di Indonesia. Pun saat ini Jabar tengah menempuh cita-cita tersebut meski belum tercapai.
Herman juga mendorong pembangunan desa/kelurahan berbasis tata ruang. Dengan begitu perlunya adanya integrasi data spasial dari mulai tingkat desa hingga tingkat pemerintahan lainnya.
“Desa/kelurahan di Jabar akan kita dorong mempunyai data statistik digital. Maka perlu komunikasi dengan BIG, Badan Informasi Geospasial, kita bisa koordinasi nanti,” ucap Herman.
“Kita bisa _overlay_ nanti data geospasial dan data sektoral berbasis desa, kami berimajinasi kepala Desa disajikan dashboard, sehingga kepala desa saat menangani masalah datanya sudah tau,” jelasnya.
Sejalan itu, Dinas Binamarga dan Penataan Ruang meluncurkan platform Wargi Jabar, sebuah Web Penataan Ruang Berbasis Sistem Informasi Geografis (GIS) Provinsi Jawa Barat.
Wargi Jabar dibangun sebagai media sistem informasi untuk menunjang penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Jawa Barat yang meliputi sinkronisasi data base penataan ruang. Hingga pelatihan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang, pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang kewenangan provinsi, serta pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar Bambang Tirtoyuliono, menyebut platform Wargi Jabar adalah salah satu bentuk pelayanan publik di aspek tata ruang.
Pada platform ini terdapat ruang pengaduan bagi masyarakat bila merasa tidak nyaman terhadap suatu penyelenggaraan tata ruang.
Selanjutnya, Wargi Jabar akan diintergerasikan dengan Jabar SuperApps Sapawarga agar lebih mudah diakses.
“Jadi bagaimana publik bisa mengakses, mengetahui apakah yang akan dilakukan untuk melakukan usaha itu _’firm’_ atau tidak dari perspektif tata ruang,” kata Bambang.
Selain itu, DBMPR mengembangkan platform ini hingga dapat terintegrasi dengan tata ruang di kabupaten kota se- Jabar.**
