BIPOL.CO, JAKARTA– Dedi Mulyadi resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Ditemui usai pelantikan Dedi menegaskan komitmennya dalam melakukan efisiensi anggaran yang lebih tepat sasaran.
Menurutnya, efisiensi bukan sekadar memotong anggaran, tetapi mengalihkannya dari belanja yang tidak penting menjadi belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Pelantikan ini jadi momentum kita untuk meluruskan pemahaman tentang efisiensi karena selama ini efisiensi dipahami sebagai pemotongan anggaran. Di Jawa Barat, efisiensi itu bukan memangkas anggaran, tetapi mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja yang lebih penting. Belanja pesta menjadi belanja yang bermanfaat dan hura-hura menjadi belanja untuk kebutuhan masyarakat,” ujar Dedi Mulyadi.
Dalam waktu satu bulan, Dedi Mulyadi telah melakukan realokasi anggaran dengan tim transisi yang dibentuk oleh Pemdaprov Jabar. Tim transisi ini beranggotakan 11 orang yang dipimpin oleh Dedy Mulyadi dan terdiri dari pejabat eselon 3.
“Dari perhitungan pembiayaan anggaran, kami telah mengubah mata anggaran dari belanja tidak penting menjadi belanja yang lebih penting. Per tadi malam, jumlahnya mencapai Rp 5,5 triliun. Kita berharap bisa mencapai Rp6 triliun,” jelasnya.
Dedi juga menyampaikan bahwa dana hasil efisiensi akan dialokasikan untuk beberapa sektor prioritas, di antaranya pendidikan berupa pembangunan ruang kelas baru (RKB) ditingkatkan dari Rp60 miliar menjadi Rp1,2 triliun.
“Ini untuk membangun 3.333 ruang kelas baru, sekolah baru, dan membebaskan tanah untuk pembangunan sekolah dalam dua tahun ke depan,” kata Dedi.
Untuk infrastruktur jalan, Dedi mengungkapkan, dari Rp600 miliar menjadi Rp2,4 triliun untuk memperbaiki infrastruktur jalan agar investasi dapat berkembang.
Terkait investasi, ia menegaskan akan menangani masalah oknum ormas yang menghambat investasi dengan menyiapkan program “Operasi Jabar Manunggal” untuk mendampingi perusahaan dan melindungi mereka dari gangguan terkait pembebasan tanah, pembangunan, rekrutmen tenaga kerja hingga produksi limbah.
Dari hasil efisiensi anggaran, Pemdaprov Jabar juga akan mengalokasikan anggaran untuk menyediakan sambungan listrik bagi hampir 200.000 warga yang belum memiliki listrik, dinaikkan dari Rp20 miliar menjadi Rp350 miliar.
Selain itu, program renovasi rumah bagi warga miskin akan ditingkatkan dengan anggaran dari Rp20 miliar menjadi Rp120 miliar, dengan alokasi dana Rp40-50 juta per unit rumah.
Di sektor kesehatan, Pemdaprov Jabar akan membangun rumah sakit baru, puskesmas pembantu, dan menyediakan 200 unit ambulans untuk daerah terpencil.
Target peningkatan PAD
Dedi Mulyadi menargetkan pula peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat dari Rp19 triliun menjadi Rp21 triliun.
Dengan demikian, belanja daerah akan mencapai Rp33 triliun, sementara dana alokasi bagi hasil untuk kabupaten/kota sebesar Rp6 triliun akan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan.
“Kita minta kenaikan PAD ini agar seluruh dana bagi hasil sebesar Rp6 triliun bisa 100 persen untuk pembangunan infrastruktur jalan, tidak boleh digunakan untuk yang lain,” tegasnya.**
