Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, DKPP Periksa Ketua KPU RI

- Editor

Sabtu, 20 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Humas DKPP

Foto: Humas DKPP

BIPOL.CO, JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 140-PKE-DKPP/XII/2023 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Jumat (19/1/2024).

Perkara ini diadukan oleh Linda Hepy Kharisda Gea yang memberikan kuasa kepada Roynal Christian Pasaribu, Akhmad Sururi Azis, dan Donny Ferdiansyah. Pengadu merupakan eks calon Anggota KPU Kabupaten Nias Utara terpilih periode 2023-2028.

Pengadu mengadukan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari (Teradu I), Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Agus Arifin (Teradu II), dan Sekretaris KPU Kabupaten Nias Utara Petrus Hamonagan Panjaitan (Teradu III).

Ia mendalilkan Teradu I – III diduga telah melanggar KEPP karena tidak profesional dan menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu dalam proses rekrutmen calon Anggota KPU Kabupaten Nias Utara periode 2023-2028.

Roynal mengungkapkan Teradu I telah mengganti Pengadu secara mendadak sebagai calon Anggota KPU Kabupaten Nias Utara terpilih periode 2023-2028. Sebelumnya, nama Pengadu tercantum dalam pengumuman Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Terpilih yang dikeluarkan KPU RI.

“Pergantian tersebut hanya selang satu hari dari tanggal pelantikan calon anggota KPU terpilih,” ungkap Roynal.

Teradu I, sambung Roynal, sama sekali tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada Pengadu. Pengadu juga tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan terkait namanya yang masih tercantum di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

“Hal yang dilakukan para Teradu merupakan bentuk kesewanangan dan pelanggaran hak asasi manusia untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil,” tambahnya.

Jawaban Para Teradu

Teradu I (Hasyim Asy’ari) dengan tegas membantah dalil aduan yang menyebutkan dirinya tidak profesional dan tidak berintegritas dalam proses rekrutmen calon Anggota KPU Kabupaten Nias Utara.

Dalil yang disampaikan Pengadu dinilai prematur dan salah alamat. Menurutnya, perkara ini bukan ranah etik melainkan administratif yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Faktanya, sampai aduan ini disidangkan oleh DKPP, Pengadu sama sekali tidak pernah melakukan upaya administratif berupada keberatan atas terbitnya pengumuman tersebut,” tegas Teradu I.

Pergantian mendadak tersebut, sambung Teradu I, berdasarkan informasi tangkapan layar dari aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang menyebutkan Pengadu merupakan anggota salah satu partai politik di Kabupaten Nias Utara.

“Dalam rapat pleno semua anggota memiliki cara pandang yang sama, dan memutuskan Pengadu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon Anggota KPU Nias Utara,” ungkapnya.

Penolakan juga disampaikan oleh Teradu II dan III. Keduanya menegaskan rekrutmen calon Anggota KPU Kabupaten Nias Utara periode 2023-2028 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengedepankan prinsip integritas dan profesionalitas.

“KPU Provinsi Sumatera Utara tetap menjaga integritas, profesionalitas dan tertib administrasi. Aduan Pengadu sudah sepantasnya ditolak,” ucap Agus Arifin (Teradu II).

Sidang kali ini dipimpin oleh Ratna Dewi Pettalolo selaku Ketua Majelis. Bertindak sebagai Anggota Majelis adalah J. Kristiadi, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansyah. (Ads)

Berita Terkait

Meutya Hafid Minta Platform Digital Perangi Judi Online
Karena Alasan Ini Kereta Tanpa Rel di IKN Akan Dikembalikan ke China
Jawa Barat Panen Penghargaan Penyiaran
Presiden Prabowo Lakukan Kunjungan Luar Negeri Perdana ke Sejumlah Negara
Pemerintah Tekankan Pentingnya Realisasikan Program secara Efisien
Bersama Perangi Judi Online, Menkomdigi : Presiden Tegaskan Tak ada Kongkalikong dan Backing
Presiden Prabowo Subianto Apresiasi Kunjungan Resmi PM Singapura ke Indonesia
Presiden Prabowo Subianto Tandatangani PP Tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM

Berita Terkait

Sabtu, 16 November 2024 - 14:54 WIB

Meutya Hafid Minta Platform Digital Perangi Judi Online

Kamis, 14 November 2024 - 16:45 WIB

Karena Alasan Ini Kereta Tanpa Rel di IKN Akan Dikembalikan ke China

Sabtu, 9 November 2024 - 11:37 WIB

Jawa Barat Panen Penghargaan Penyiaran

Jumat, 8 November 2024 - 15:53 WIB

Presiden Prabowo Lakukan Kunjungan Luar Negeri Perdana ke Sejumlah Negara

Kamis, 7 November 2024 - 16:15 WIB

Pemerintah Tekankan Pentingnya Realisasikan Program secara Efisien

Berita Terbaru