BANDUNG, bipol.co – Kepala BPPT, Hammam Riza, bersama Direktur Operasi II PT. Len Industri, Adi Sufiadi Yusuf, meresmikan pengoperasian fast charging station milik BPPT di kantor PT. Len Industri (Persero), Bandung, Senin (23/12/2019).
“(Fasilitas) ini adalah fast charging station milik BPPT yang ke tiga, dua unit sebelumnya berlokasi di Jakarta dan Serpong,” ungkap Hammam.
Pemilihan lokasi penempatan SPKLU di PT. Len Industri (Persero) Bandung antara lain mempertimbangkan rencana kolaborasi dengan industri-industri lokal untuk meningkatkan kandungan TKDN serta sebagai bentuk kliring teknologi pola penggunaan KBL jarak jauh (dari Jakarta ke luar kota). Fitur SPKLU yang terpasang adalah fast charging station yang dapat digunakan untuk pada plug in DC Chademo (50kW), DC CCS 2 (50 kW) dan AC type 2 (43kW).
Adi dalam keterangan resminya menjelaskan SPKLU dengan daya 50 kW dapat melakukan fast charging baterei mobil listrik dari 0% hingga kapasitas 80% kurang lebih dalam waktu 30 menit.
“Pembangunan SPKLU diharapkan bisa mendukung terwujudnya ekosistem dan penggunaan mobil listrik di Indonesia. Ini akan kita buka untuk umum dengan batasan tertentu karena masih untuk pengkajian. Selain sebagai industri penyedia SPKLU dalam negeri, di bidang mobil listrik Len mengembangkan traksi elektrik, karena kita sudah lama juga di traksi dan propulsi kereta yang pada prinsipnya tidak berbeda jauh,” paparnya.
Sejalan dengan terbitnya Perpres No. 55 Tahun 2019 pada 12 Agustus 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, BPPT lakukan kliring teknologi fast charging station. Inisiasi BPPT membangun dua unit fast charging station di area Gedung BPPT Thamrin Jakarta dan Kawasan PUSPIPTEK Serpong pada akhir 2018 menjadi motor penggerak untuk tumbuh dan berkembangnya ekosistem KBL dan infrastruktur pendukungnya, diantaranya SPKLU.
Pengembangan infrastruktur SPKLU ini memerlukan komitmen Pemerintah untuk mendukung penuh pada fase awal sehingga bisa terbentuk ekosistem KBL yang kondusif, yaitu hingga mencapai nilai keekonomian perbandingan antara ketersedian jumlah KBL dengan jumlah SPKLU.
“Pemerintah perlu membuat target jumlah minimal populasi KBL secepatnya, sehingga occupancy rate dari charging station bisa maksimal, sebagai ilustrasi setiap 20.000 unit KBL roda 4 diperlukan minimal 1000 unit tipe fast charging station,” ungkap Hammam.
Lebih lanjut Hammam mengungkapkan bahwa peran BPPT dalam bisnis SPKLU terbagi dua, yakni pada bagian hulu untuk melakukan kliring teknologi dan transfer teknologi yang akan mendukung penetapan standardisasi teknologi pada SPKLU (bekerja sama dengan BSN) serta mendorong keterlibatan industri dalam negeri melalui TKDN (bekerjasama dengan PT Len Industri). Selain itu, pada bagian hilir, BPPT melakukan pengkajian dan penerapan pilot project SPKLU serta pengujian dan audit teknologi berbagai tipe SPKLU baik fast charger maupun ultra-fast charger.
Hadir dalam acara tersebut Asda Setda Jawa Barat, Dudi Sudrajat. “Pemprov Jawa Barat sangat mendukung program ini karena akan mengurangi emisi karbon dan menjadi pendorong atas upaya pencegahan pencemaran udara,” katanya.**
Editor: Hariyawan
