“Sekarang nampaknya sudah mulai mengerti tentang apa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Jadi sudah mulai tenanglah,” kata Abdul usai bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/2).
Menurut dia, adanya penolakan dari warga Natuna karena lokasi karantina ratusan WNI dari Wuhan itu berdekatan dengan permukiman warga, kata dia, hal itu lantaran informasi yang disampaikan pemerintah terlambat.
“Seperti kata Pak Mahfud (Menko Polhukam) karena terlalu cepat evakuasinya, jadi ya mungkin informasinya (dari Pemerintah Pusat) agak sedikit terlambat,” kata Abdul.
Menurut dia, merupakan hal yang wajar bila masyarakat cemas terhadap WNI yang dievakuasi ke Natuna karena virus Corona.
“Ini mendadak, sehingga belum sempat kita sosialisasikan. Jadi, sedikit ada kecemasan dari masyarakat. Sekarang ini, tim kita di lapangan menyosialisasikan agar masyarakat tenang dan tidak terlalu was-was,” tuturnya.
Terlebih, lanjut dia, pihaknya sudah mendapatkan penjelasan dari Menko Polhukam Mahfud MD, Menkes Terawan Agus Putranto dan Mendagri Tito Karnavian bahwa pemerintah akan menangani semua permasalahan yang ada di Natuna dengan masyarakat yang ada di Natuna.
“Jadi, tidak hanya menangani yang pulang, tapi masyarakat Natuna juga ditangani,” kata Abdul.
Dalam kesempatan itu, Abdul mengatakan lokasi karantina dengan permukiman masyarakat berjarak sekitar 2 kilometer.
Meski begitu, menilai jarak tersebut masih aman untuk warga Natuna.
“Lebih kurang (jaraknya) 2 kilometer-lah. Jadi saya kira masih amanlah, ” ujarnya.
Ia juga menegaskan tidak warga yang melakukan eksodus dari Natuna.
“Kalau masyarakat eksodus, Natuna bakal kosong,” ujarnya. (net)
