BANDUNG, bipol.co – Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mendorong keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen semua tingkatan. Saat ini keterwakilan perempuan di DPRD provinsi sudah 20 persen, sedangkan kabupaten/kota 19 persen.
Demikian dikatakan Kang Uu – sapaan akrabnya- saat membuka Workshop Percepatan Pencapaian Keterwakilan Perempuan 30 Persen melalui Affirmative Action di Hotel Harris, Kota Bandung, Rabu (11/3/2020).
Workshop dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Bintang Puspa Yoga; Deputi Bidang Kesehatan Gender Kementerian PPPA RI, Agustina Erni; Kepala Dinas DP3AKB Provinsi Jawa Barat, Poppy Sophia Bakur, DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia Jawa Barat Ratna Ningsih, serta 19 Ketua DPD KPPI seluruh Indonesia dan 27 ketua DPC kabupaten/kota di Jawa Barat.
Menurut Kang Uu, workshop ini adalah bentuk dorongan bagi kaum perempuan untuk lebih berani berkiprah di dunia politik. Tidak dipungkiri sepak terjang perempuan di dunia politik masih banyak hambatan mulai dari psikologi keluarga hingga dukungan partai.
“Kalau masuk pada wilayah politik harus siap bersaing, siap bertanding dan siap berlari dengan internal dan eksternal partai,” ujarnya.
Uu mengapresiasi makin banyak perempuan yang mau terjun ke dunia politik dan tidak sedikit pula duduk di parlemen.
“Tapi yang dikhawatirkan oleh kami, masih ada perempuan yang belum siap berkorban perasaan demi sebuah perjuangan,” katanya.
Uu optimistis, keterwakilan perempuan di parlemen akan semakin meningkat seiring kesadaran dan banyak perempuan berlatar belakang pendidikan tinggi yang terjun ke dunia politik. “Masyarakat Jawa Barat adalah masyarakat yang ingin maju, termasuk kemajuan kaum perempuan,” tuturnya.
Pemda Provinsj Jawa Barat, kata Kang Uu, memiliki banyak program pemberdayaan perempuan. Salah satunya adalah Sekoper Cinta (Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita- Cita) yang telah lama berjalan. Dalam Sekoper Cinta, perempuan diberikan pendidikan sesuai keilmuan dan keyakinan masing-masing.
“Ke duanya kehadiran Dekranasda dan PKK. Berapa juta, berapa miliar uang yang digelontorkan untuk PKK dari provinsi dan kabupaten kota. Dan juga dalam bidang ekonomi diberikan Kredit Mesra, salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap ekonomi perempuan,” jelas Kang Uu.
Meski begitu, Kang Uu tetap mengingatkan kaum perempuan yang sudah berkiprah di parelemen agar tidak lupa tugas utamanya adalah mengurus rumah tangga, tata pada suami. “Ketaatan terhadap suami itu hukumnya wajib. Tolong jangan ada pergeseran nilai dalam kepribadiannya. Jangan sampai mengutamakan jabatan mengabaikan keluarga,” ungkap Panglima Santri.
Sementara itu, Ketua DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesi, Dwi Septiawati Jafar. berharap pada 2024 keterwakilan perempuan di parlemen bisa mencapai 30 persen. Sehingga workshop ini dapat membantu memberi pemahaman bahwa perempuan pun mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan sebagai tiang negara. *
Editor: Hariyawan
