“Relaksasi penerapan PSBB harus dikaji secara matang dengan beberapa pertimbangan strategis,” kata Muchamad Nabil Haroen melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (4/5).
Pemerintah, kata dia, harus merujuk pada tujuan utama penerapan PSBB seiring dengan pandemi COVID-19, yakni menjaga nyawa, keamanan, dan kesejahteraan rakyat.
Diakui anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu, PSBB memang menjadikan ekonomi melambat, yang pada akhirnya berdampak pada sirkulasi keuangan dan pendapatan warga.
“Ini yang harus dikaji. Bagaimana mengelola ketahanan pangan, pendapatan warga, sekaligus penanganan medis,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama tersebut.
“Jadi, warga harus diberi tahu kita berada dalam kehidupan dengan pola baru dengan mengutamakan kesehatan,” katanya menegaskan.
Selain itu, Gus Nabil mengingatkan juga bahwa saat ini di tengah masyarakat beredar teori konspirasi terkait dengan COVID-19 yang mengaitkan jika virus berasal dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan bahkan Yahudi.
“Ini harus dihentikan, dan masyarakat jangan sampai terprovokasi. Kita perlu hidup dengan pola komunikasi yang sehat,” katanya menandaskan.
Sebelumnya, dalam siaran langsung di akun instagramnya, Sabtu (2/5), Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah tengah memikirkan adanya relaksasi PSBB sebagai tanggapan atas keluhan masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivitas dengan bebas saat pemberlakuan PSBB.
“Kita tahu bahwa ada keluhan sekarang ini sulit keluar, sulit berbelanja, dan sebagainya, sulit mencari nafkah dan sebagainya. Kita sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB,” kata Mahfud. (net)
