Topik kaji

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo saat menjelaskan mengenai kajian pemerintah terkait sistem kerja bergilir dalam pesan video yang diterima di Jakarta, Jumat (12/6). ( Istimewa)

POLITIK

Pemerintah Kaji Sistem Kerja Bergilir Bagi ASN, BUMN, dan Swasta

POLITIK | Jumat, 12 Juni 2020 - 14:34 WIB

Jumat, 12 Juni 2020 - 14:34 WIB

JAKARTA.bipol.co – Pemerintah mengkaji sistem kerja bergilir bagi Aparatur Sipil Negara, pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pekerja swasta. Sistem kerja bergilir itu…

Ilustrasi - Petugas melakukan pemeriksaan cepat COVID-19 (rapid test) kepada warga yang terjaring razia pembatasan aktivitas malam hari di Polrestabes Surabaya, Minggu (3-5-2020) dini hari. (net)

NASIONAL

Relaksasi PSBB Harus Dikaji Matang

NASIONAL | Senin, 4 Mei 2020 - 09:34 WIB

Senin, 4 Mei 2020 - 09:34 WIB

JAKARTA.bipol.co- Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muchamad Nabil Haroen yang akrab disapa Gus Nabil mengingatkan pemerintah untuk mengkaji secara matang rencana…

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ketika ditemui wartawan usai acara penganugerahan ormas award 2019 di hotel Kartika Chandra Jakarta, Senin (25/11/2019). (ant)

POLITIK

Izin Ormas FPI Masih Dikaji, Ini Kata Mendagri

POLITIK | Senin, 25 November 2019 - 18:39 WIB

Senin, 25 November 2019 - 18:39 WIB

JAKARTA.bipol.co- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku telah menerima surat rekomendasi terkait organisasi massa Front Pembela Islam (FPI) dari Kementerian Agama. “Ya, ada…

Ilustrasi

POLITIK

Pemerintah Harus Kaji Sistem Pemilu Langsung

POLITIK | Rabu, 13 November 2019 - 18:17 WIB

Rabu, 13 November 2019 - 18:17 WIB

BANDUNG.bipol.co – Pakar Politik dan Pemerintahan dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar),Asep Warlan Yusuf mengatakan Pemerintah Indonesia harus mengakaji sistem Pemilu Serentak secara langsung yang…

Jaksa Agung ST Burhanuddin (ant)

HUKUM

Kejagung Kaji Perda Hambat Investasi

HUKUM | Jumat, 8 November 2019 - 16:42 WIB

Jumat, 8 November 2019 - 16:42 WIB

JAKARTA.bipol.co- Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan jajarannya akan mengkaji berbagai peraturan daerah (perda) yang menghambat perizinan investasi. “Ini kan perintah Presiden juga, kita tidak…