BANDUNG, bipol.co – Wakil Gubernur Jawa Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, melakukan video conference dengan perwakilan pengurus pondok pesantren se-Jabar dalam rangka penyusunan protokol kesehatan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di lingkungan pondok pesantren (ponpes), dari Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (5/6/2020).
Kepada 59 pimpinan ponpes, pengurus, hingga perwakilan ormas yang mengikuti pertemuan daring itu, Kang Uu yang juga Panglima Santri Jabar menyampaikan rancangan 10 protokol kesehatan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jabar untuk ponpes, baik salafiyah maupun pesantren dengan sekolah.
Pertama, seluruh santri di lingkungan ponpes harus memakai masker.
Ke dua, santri selalu dicek suhu tubuhnya, sehingga ketika ada santri dengan gejala Covid-19 bisa ditindaklanjuti.
Ke tiga, santri harus selalu mencuci tangan setiap beraktivitas.
Ke empat, pengurus ponpes harus menyiapkan fasilitas cuci tangan/hand sanitizer di setiap tempat.
Ke lima, ponpes harus mengecek secara rutin kesehatan para pengajar.
Ke enam, penghuni ponpes dianjurkan mengonsumsi vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh.
Ke tujuh, rutin membersihkan fasilitas ponpes dengan disinfektan.
Ke delapan, pesantren harus menyiapkan ruang isolasi proporsional, disesuaikan dengan jumlah santri, sebagai tindakan pertama jika ada kasus agar tidak menularkan ke santri lain.
Ke sembilan, jika ada kasus, segera hubungi layanan kesehatan.
Ke sepuluh, mengimbau para kiai untuk selalu memimpin doa atau selawat.
“Ini rancangan bagi kami untuk membuat keputusan. Di mall, masjid, sudah ada SOP. Tapi untuk pesantren tidak bisa gegabah, tidak bisa membuat keputusan tanpa terima masukan dari kiai atau ulama karena mereka yang paham situasi kondisi pesantrennya,” ucap Kang Uu, seperti dirilis jabarprov.go.id.
Dalam pertemuan daring itu, beberapa pimpinan pesantren di Jabar menyampaikan bahwa tidak semua ponpes mampu memenuhi protokol kesehatan Covid-19, terutama terkait kebutuhan alat tes dan biaya.
Kang Uu menegaskan, pihaknya mencatat seluruh masukan, keluhan, dan aspirasi dari para pengurus ponpes. Dirinya pun berharap, pemerintah daerah kabupaten/kota masing-masing ikut memperhatikan kondisi ponpes. Sedangkan Pemda Provinsi Jabar, lanjutnya, akan mengupayakan bantuan kepada pondok pesantren.
“Terhadap permintaan dari para kiai, bupati/wali kota juga diharapkan memberikan perhatian. Beberapa pesantren menyatakan tidak sanggup melakukan semua protokol, pemerintah diharapkan membantu,” ujar Kang Uu.
Kepada para wali murid, Kang Uu pun mengimbau agar terus memperhatikan anak-anaknya selama di rumah agar kebiasaan selama di ponpes tidak luntur.
“Jangan dilepas begitu saja. Banyak orangtua yang sudah ingin mengantarkan anaknya kembali ke pesantren, saya mohon sabar dulu, akan ada keputusannya,” tutur Kang Uu.
Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Rahman, Prof. K.H. Syukron Ma’mun, BA, mengatakan bahwa Daarul Rahman sudah siap menerapkan protokol kesehatan AKB. Meski begitu, dirinya mengajak pengurus lain untuk memadukan hal itu dengan tawakal.
“Jangan hanya menerapkan protokol kesehatan, tapi harus disertai tawakal. Kita memang berkewajiban memotong persebaran virus Corona, tapi tidak perlu memotong perintah Allah. Jadi setelah usaha, mari kita bertawakal,” ucap K.H. Syukron Ma’mun.
Selain dari K.H. Syukron Ma’mun, masukan lain turut diberikan Pondok Pesantren An-Nasuha Kabupaten Cirebon K.H. Usamah Mansyur. Setelah isolasi mandiri, menurutnya transportasi santri harus ikut diperhatikan.
“Selama di perjalanan, naik kendaraan umum, berinteraksi, apakah (santri) dijamin sehat? Maka di ponpes harus diukur (suhu tubuh) ulang dan menjalani lagi protokol. Dan banyak juga pesantren yang tidak mampu memenuhi (kebutuhan protokol kesehatan), jadi kehadiran (bantuan) pemerintah sangat ditunggu,” kata K.H. Usamah Mansyur.
Dalam video conference tersebut, sejumlah pimpinan pesantren lain yang ikut serta antara lain dari ponpes di Depok, Bogor, Sukabumi, Purwakarta, hingga Subang.*
Editor: Hariyawan
