“Langkah tersebut harus dilakukan sebagai salah satu respons Pemerintah dalam menghadapi persaingan global, sekaligus untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional,” kata Wapres saat menyampaikan kuliah umum kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60 dan 61 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), di Jakarta, Kamis (9/7).
Dengan perampingan lembaga negara tersebut, Wapres berharap BUMN berperan besar dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga produktivitas dalam negeri dapat meningkat.
Cakupan usaha ratusan BUMN yang ada saat ini, antara lain di bidang minyak dan gas, pangan, farmasi, infrastruktur, telekomunikasi, perfilman, dan penerbitan buku.
“Jumlah dan cakupan bidang BUMN saat ini terlalu besar dan luas, sehingga perlu dikurangi dan dirampingkan sesuai line of business dan kebutuhan pembangunan agar lebih efisien, kompetitif dan memberikan hasil yang lebih baik,” kata Ma’ruf pula.
Salah satu kriteria yang dijadikan pegangan dalam memangkas jumlah BUMN adalah kemampuan value creation dan kemampuan melaksanakan Public Service Obligation (PSO) atau pemberian layanan publik.
“Saat ini masih terus dilakukan assessment atas portofolio dari semua BUMN untuk memilah dan memastikan terpenuhinya dua kriteria dasar tersebut. Kementerian BUMN memperkirakan nantinya jumlah BUMN akan menjadi sekitar 100,” ujarnya lagi. (net)
