BANDUNG.BIPOl.CO – Upaya menggejot implementasi konsep smart city terutama dari sisi optimalisasi teknologi informasi terus dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.
Mulai dari pengintegrasian sistem pemerintahan untuk layanan publik hingga program internet gratis di tingkat RW.
Saat ini, Pemkot Bandung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sudah menyebarkan internet gratis di 500 RW.
Layanan ini dipasang di sejumlah balai RW, masjid besar kecamatan serta di 30 taman yang tersebar di Kota Bandung.
Wali Kota Bandung, Oded M. Danial menuturkan, saat ini pihaknya juga mendorong penggunaan tanda tangan digital bagi seluruh OPD ataupun kewilayahan.
Hal ini agar proses penandatanganan untuk keperluan surat ataupun pengadministrasian lebih efektif dan efisien.
Ia menekankan kepada kewilayahan untuk bisa mengoptimalkan penggunaan aplikasi dalam memberikan layanan. Yakni agar bisa memaksimalkan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Sipaku) untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.
Oded mengatakan, optimalisasi pelayanan pemerintahan berbasis tenologi informasi bukan hanya penerapan konsep smart city saja, tetapi sekaligus pengimplementasian Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“SPBE ini merupakan bagian dari dimensi smart goverment. Karena ini juga sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama meningkatkan dan menguatan sistem layanan ini,” ucap Oded saat menutup kegiatan Kick Off Sosialisasi Program Diskominfo Kota Bandung serta Launching RW Net di Bandung Command Center (BCC), Senin (12/4).
Pada kesempatan yang sama turut juga diinformasikan mengenai pengintegrasian semua layanan dan informasi Pemkot Bandung. Kini informasi seluruh OPD dan kewilayahan terhimpun dalam satu laman melaui bandung.go.id.
“Di masing-masing OPD sudah memiliki aplikasi, tapi saya kira kerja yang benar itu tidak parsial. Alhamdulillah hari ini Diskominfo mengajak untuk mengintegrasikan semua aplikasi dalam satu aplikasi,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana memaparkan, untuk program RW Net saat ini lebih banyak menjangkau masyarakat. Proyek pendahulunya kala itu masih uji coba di 50 lokasi.
“Sekarang kita 500 titik di area publik. Kalau dulu itu CSR, sekarang dibiayai oleh APBD. Jadi bisa dibiayai dalam satu tahun anggaran. Gratis, tidak pakai password, cukup masuk pakai SSD-nya bandung smart city,” ujar Yayan.
Lebih lanjut, Yayan menuturkan, perihal penggunaan tanda tangan digital dalam surat elektronik sebetulnya sudah digunakan. Namun belum semua kepala OPD dan kewilayahan yang menggunakannya lataran tanda tangannya belum tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Yayan menyebut, sampai saat ini baru sekitar 40 kepala OPD ataupun kewilayahan yang sudah tersertifikasi melalui BSrE. Sisanya kini tengah diurus untuk bisa segera tersertifikasi.
“Dengan adanya surat online ini nanti surat menyurat semakin muda. Seperti disposisi ataupun surat lainnya bisa dikerjakan kapan pun atau dimanapun,” terangnya.
Begitupun dengan aplikasi Sipaku, Yayan menyatakan, saat ini ada empat kecamatan dan 14 kelurahan yang sudah menjalankannya. Selebihnya akan digenjot agar bisa diaplikasikan di seluruh kewilayahan.
Yayan menegaskan, aplikasi Sipaku ini untuk memberikan kemudahan dan kejelasan pengadministrasian di kewilayahan. Sementara untuk produknya masih tetap dieksekusi secara daring ataupun langsung oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disducapil).
“Sipaku ini menyediaakan sistem administrasinya. Seperti misalkan apa kekurangan persyaratannya atau sampai mana prosesnya, siapa yang mengambilnya, dan lainnya. Tapi layanan onlinenya ada di disdukcapil,” jelas Yayan.
Yayan mengungkapkan perihal multisite yang menjadi inovasi untuk mengintegrasikan semua OPD dan kewilayahan. Multisite ini menjadi kanal yang menjembatani lintas laman online antar OPD dan kewilayahan.
“Jadi lewat multisite ini satu laman di bandung.go.id menyambung ke semua kelurahan, kecamatan, dan OPD. Secara keseluruhan semua OPD dan kewilayahan merespon sangat antusias. Mayoritas mereka ingin semua aplikasi cepat diterapkan,” katanya.(humas)
