Menkominfo Tidak Kampanye untuk Siapapun

- Editor

Minggu, 3 Februari 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Kampanye TKD Jokowi-Ma'ruf Amin Jawa Barat, Budi Hermansyah.

Direktur Kampanye TKD Jokowi-Ma'ruf Amin Jawa Barat, Budi Hermansyah.

BANDUNG,bipol.co – Pernyataan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara soal “yang gaji kamu siapa” menjadi viral di media sosial.

Direktur Kampanye TKD Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat, Budi Hermansyah bahkan juga ikut angkat bicara. Menurutnya, pernyataan yang disampaikan Rudiantara sudah benar karena konteksnya mengingatkan setiap ASN agar tetap netral diruang publik terhadap pilihan politiknya.

“Pernyataan soal anda digaji negara, adalah bentuk mengingatkan saja, ada amanat UU yang mengharuskan setiap perangkat negara, seperti ASN dan TNI/Polri untuk netral dalam kontestasi politik apapun,” ujar Budi kepada Bipol.co, Minggu (3/2).

Kasus ini sudah dilaporkan pihak Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) kepada Bawaslu, Budi pun mengomentari terkait dilaporkannya Menkominfo dengan tuduhan sebuah penggiringan opini.

“Kalau bagi saya, seharusnya Menkominfo melaporkan ASN tersebut ke Bawaslu, karena indikasinya jelas telah terjadi indikasi kampanye di ruang publik oleh si ASN tersebut,” tandasnya.

Budi menilai, melaporkan itu hak bagi siapapun, perlu tidak nya persoalan yang dilaporkan itu tergantung penyidik. Kalau ditemukan delik pidananya, pasti pelaporan tersebut akan ditindak lanjuti.

“Menkominfo tidak melakukan kampanye untuk siapapun, beliau menanyakan hal tersebut lebih kepada tanggung jawab moral sebagai pimpinan, yang harus mengingatkan anak buahnya, agar patuh sama UU, kalau anda digajih sama negara, karena anda adalah ASN, berarti anda tidak boleh melakukan kegiatan kampanye di ruang publik,” tegasnya. [Alda Sabilal Muhtadi].

Berita Terkait

Jokowi Calon Kuat PSI? Pengamat IPO: Hasrat Kekuasaannya Masih Cukup Kuat, Namun…
Tak Punya Legal Standing, MK Tolak Pembatasan Jabatan Ketum Parpol
Hj Renie Rahayu Apresiasi Pemkab Bandung Perkuat Strategi Perlindungan Lingkungan
Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Ketua KPU Akui Banyak Tantangan dalam Verifikasi Dokumen
Hadiri Munas I ADPSI dan ASDEPSI, Hj Renie: Sikapi Dinamika Kebijakan Pemerintah Terkini
Anggota Komisi B Anton Ahmad Fauji Setuju Batas Waktu Pemutihan PKB Diperpanjang
Anton Ahmad Fauji Harap Hari Jadi ke-384 Kinerja Bedas Jilid 2 Lebih Nyata
Ratusan Jenderal Tandatangani Pernyataan Sikap, Usul Pergantian Gibran dan Reshuffle Menteri Pro-Jokowi

Berita Terkait

Kamis, 15 Mei 2025 - 17:09 WIB

Jokowi Calon Kuat PSI? Pengamat IPO: Hasrat Kekuasaannya Masih Cukup Kuat, Namun…

Kamis, 15 Mei 2025 - 10:03 WIB

Tak Punya Legal Standing, MK Tolak Pembatasan Jabatan Ketum Parpol

Minggu, 11 Mei 2025 - 16:33 WIB

Hj Renie Rahayu Apresiasi Pemkab Bandung Perkuat Strategi Perlindungan Lingkungan

Jumat, 9 Mei 2025 - 20:34 WIB

Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Ketua KPU Akui Banyak Tantangan dalam Verifikasi Dokumen

Selasa, 6 Mei 2025 - 19:05 WIB

Hadiri Munas I ADPSI dan ASDEPSI, Hj Renie: Sikapi Dinamika Kebijakan Pemerintah Terkini

Berita Terbaru

Olahraga

Nikmat Sehat Harus Disyukuri dan Dijaga

Sabtu, 17 Mei 2025 - 22:07 WIB