Aparat Gabungan Tertibkan APK Caleg dan Presiden

- Editor

Senin, 18 Februari 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Petugas Pol PP tertibkan APK.(foto/Ant)

Petugas Pol PP tertibkan APK.(foto/Ant)

SUKABUMI,bipol.co – Alat Peraga Kampanye (APK) calon legislatif dan presiden di Kota Sukabumi di tertibkan, Senin (18/02/2019).

Penertiban melibatkan Aparat gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, Polres Sukabumi Kota, TNI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sukabumi.

“Penertiban APK berupa baligho, spanduk dan banner ini karena dipasang di zona merah atau terlarang sesuai aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang pemasangan APK,” kata Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Sukabumi Sudrajat.

Menurutnya, ada beberapa jalan protokol seperti di Jalan Ahmad Yani, Perintis Kemerdekaan, R Syamsudin SH, Ir H Djuanda yang seharusnya terbebas dari pemasangan APK, namun masih saja ada oknum yang memasang APK di jalan itu.

Penertiban APK ini bukan hanya sebatas permintaan dan rekomendasi dari Bawaslu, tetapi untuk menegakan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Reklame ini dilarang dipasang di atas jalan, dekat rambu lalu lintas dan tempat-tempat lainnya yang tertera dalam perda tersebut termasuk di tiang listrik, telepon bahkan ada juga yang dipasang di pohon dengan cara dipaku.

“Dalam pembersihan APK ini kami menurunkan dua tim dengan jumlah 60 personel,” katanya.

Setiap tim menyisir lokasi-lokasi zona merah pemasangan APK dan menurunkan dan menyita APK yang tetpasang di zona itu.

Sementara, Ketua Bawaslu Kota Sukabumi Ending Muhidin mengatakan penertiban APK tersebut merupakan rekomendasi Bawaslu sekaligus Satpol PP melakukan penegakan perda terkait alat peraga yang sebenarnya pemasangannya itu tidak dibenarkan.

Penertiban ini merupakan yang kesekian kalinya bahkan sudah dibersihkan namun ada lagi yang terpasang. Padahal pihaknya sudah sering menegur dan sosialisasi kepada caleg dan tim sukses/kampanye masing-masing calon presiden agar tidak memasang APK sembarangan.

“Pelanggaran APK ini sudah bukan lagi ratusan bahkan bisa mencapai ribuan, namun untuk sanksi saat ini lebih kepada administrasi berupa teguran agar tidak mengulangnya kembali,” katanya.[hyt/ant]

Berita Terkait

Diskusi ‘Mencari Sosok Pemimpin Kota Bandung di Pilkada 2024’
Demokrat Deklarasi Dukungan Terhadap Dadang Supriatna untuk Kembali Maju di Pilbup 2024
Gerindra Resmi Bergabung, Usung Kang DS di Pilkada Kabupaten Bandung 2024
Pj. Bupati Bogor Berpesan Agar PPK Mengawal Pilkada Kabupaten Bogor Dengan Penuh Tanggung Jawab
Pj. Wali Kota Bandung: Pilkada 2024 Harus Jujur, Aman, Kondusif dan Terkendali
Rakernas ke-V PDI Perjuangan Tidak Mengundang Presiden dan Wakil Presiden
Pelantikan dan Orientasi PPK, Nina Agustina : PPK Harus Wujudkan Pilkada Berintegritas dan Netral
Golkar Pastikan Pelantikan Prabowo-Gibran Tidak Ada Celah Digagalkan atau Ditunda
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 22 Mei 2024 - 11:42 WIB

Diskusi ‘Mencari Sosok Pemimpin Kota Bandung di Pilkada 2024’

Senin, 20 Mei 2024 - 11:20 WIB

Demokrat Deklarasi Dukungan Terhadap Dadang Supriatna untuk Kembali Maju di Pilbup 2024

Minggu, 19 Mei 2024 - 22:05 WIB

Gerindra Resmi Bergabung, Usung Kang DS di Pilkada Kabupaten Bandung 2024

Jumat, 17 Mei 2024 - 16:20 WIB

Pj. Bupati Bogor Berpesan Agar PPK Mengawal Pilkada Kabupaten Bogor Dengan Penuh Tanggung Jawab

Kamis, 16 Mei 2024 - 19:36 WIB

Pj. Wali Kota Bandung: Pilkada 2024 Harus Jujur, Aman, Kondusif dan Terkendali

Kamis, 16 Mei 2024 - 18:45 WIB

Rakernas ke-V PDI Perjuangan Tidak Mengundang Presiden dan Wakil Presiden

Kamis, 16 Mei 2024 - 16:25 WIB

Pelantikan dan Orientasi PPK, Nina Agustina : PPK Harus Wujudkan Pilkada Berintegritas dan Netral

Selasa, 14 Mei 2024 - 12:46 WIB

Golkar Pastikan Pelantikan Prabowo-Gibran Tidak Ada Celah Digagalkan atau Ditunda

Berita Terbaru