Mendagri: Perencanaan Anggaran Area Rawan Korupsi Kepala Daerah  

- Editor

Rabu, 20 Februari 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mendagri Tjahjo Kumolo

Mendagri Tjahjo Kumolo

JAKARTA, bipol.co –  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan para kepala daerah memahami area-area rawan korupsi sehingga terhindar dari proses hukum karena praktik korupsi.

“Mereka harus tetap memahami area rawan korupsi dalam konteks perencanaan anggaran,” kata Mendagri ketika ditanya pesan kepada Gubernur dan Wagub Riau 2019-2024 Syamsuar dan Edy Natar Nasution yang dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Tjahjo menyebutkan saat ini ada tiga gubernur yang berurusan dan proses hukum. “Itu semua terkait masalah perencanaan program anggaran. Saya kira ini yang harus hati-hati,” katanya.

Ia menyebutkan pada Rabu siang ini para gubernur bertemu dengan KPK di Gedung KPK Jakarta. Mendagri berharap dalam pertemuan itu para gubernur dapat berdialog, berkomunikasi untuk bisa melakukan fungsi-fungsi Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (Renaksi Korsugap).

Dengan demikian langkah-langkah yang dikerjakan oleh gubernur dan wagub sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum.

“Pokoknya silahkan jalan sesuai dengan disekresi yang ada. Tetapi harus sesuai mekanisme dan hukum yang berlaku apakah itu UU, apakah itu aturan di bawah UU sampai di perda-perda,” kata Mendagri. Mengenai Gubernur dan Wagub Riau 2019-2024, Mendagri menilai mereka merupakan kombinasi yang serasi.

“Apalagi Gubernur sudah pernah lama menjadi Bupati Siak sehingga dia paham mengenai birokrasi. Yang penting dia bisa menata tata kelola dan struktur birokrasi yang ada di Riau untuk diperkuat,” katanya.

Ia berharap fungsi pembinaan dan pengawasan melekat pada gubernur dan wagub sebagai wakil pemerintah pusat, bisa berjalan dengan baik. “Kami yakin mereka mampu mendorong dan mempercepat konsolidasi baik di kota maupun di kabupaten yang ada di Riau,” kata Mendagri. (ant)

Berita Terkait

Tahapan Pilkada 2024 Berjalan, Pj Wali Kota Bandung: ASN Wajib Netral!
Ketua Bawaslu Bingung dengan Putusan Batas Usia Cakada Ditentukan Saat Pelantikan
Lolos Rekafitulasi Ulang, KPU DKI Libatkan 1.588 Orang Cek Berkas Dukungan Bacagub Dharma Pongrekun
DPP Partai Gerindra Rekomendasi Artis Ali Syakieb Dampingi Kang DS di Pilbup Bandung
KPU Gencar Lakukan Sosialisasi Pilkada, Kang Aksay: Kita Sentuh Sampai ke Kaum Marginal
Sejumlah Artis Merapat, Giliran Raffi Ahmad Kunjungi Kang DS, Dukung Bedas Lanjutkan
PAN Deklarasi Gabung Koalisi Bedas Sukseskan Pilkada 2024, Thoriqoh: Ini Keputusan Bersama
Kesiapan Pilkada 2024: KPU Garut Sosialisasikan Tahapan Krusial

Berita Terkait

Senin, 22 Juli 2024 - 18:40 WIB

Tahapan Pilkada 2024 Berjalan, Pj Wali Kota Bandung: ASN Wajib Netral!

Jumat, 19 Juli 2024 - 15:34 WIB

Ketua Bawaslu Bingung dengan Putusan Batas Usia Cakada Ditentukan Saat Pelantikan

Selasa, 16 Juli 2024 - 14:07 WIB

Lolos Rekafitulasi Ulang, KPU DKI Libatkan 1.588 Orang Cek Berkas Dukungan Bacagub Dharma Pongrekun

Senin, 15 Juli 2024 - 15:54 WIB

DPP Partai Gerindra Rekomendasi Artis Ali Syakieb Dampingi Kang DS di Pilbup Bandung

Kamis, 11 Juli 2024 - 16:19 WIB

KPU Gencar Lakukan Sosialisasi Pilkada, Kang Aksay: Kita Sentuh Sampai ke Kaum Marginal

Berita Terbaru