JAKARTA,bipol.co – Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria, mengapresiasi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dinilainya bijaksana terkait dengan lahan yang dikelola Prabowo di Aceh dan Kalimantan.
“JK ini orang yang bijaksana dan objektif, bicara apa adanya. Karena waktu itu beliau juga yang bilang kepada Agus Martowardoyo, jangan kasih kepada yang lain, kasih kepada pribumi,” kata Riza di Jakarta, Kamis (21/02/2019).
Menurut Riza, justru Prabowo telah menyelamatkan aset negara yang mau diambil alih pihak asing bukan melanggar hukum.
Hal itu, kata dia, karena lahan tersebut termasuk kredit macet yang ditangani Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) lalu ke Bank Mandiri.
“Lahan itu justru mau diambil alih asing, ada Singapura dan Malaysia yang minat, bahkan ada Inggris. Prabowo itu artinya mengambil alih masalah dan menyelesaikan masalah saat itu,” ujarnya.
Riza menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin seperti Prabowo, yaitu tidak hanya mementingkan kelompok, golongan, pribadi, dan keluarga, tetapi kepentingan bangsa dan kepentingan rakyat.
Sebelumnya, Capres Jokowi dalam debat Pilpres 2019 putaran kedua, Minggu (17/2) malam, mempertanyakan kepemilikan lahan Prabowo seluas 220.000 hektare di Kalimantan Timur dan di Aceh Tengah seluas 120.000 hektare.
Pernyataan Jokowi itu disampaikan saat Prabowo mengkritik kebijakan pembagian sertifikat tanah yang dianggapnya populis namun tidak mengindahkan masa depan.
Prabowo sendiri sudah mengklarifikasi pernyataan Jokowi terkait dengan kepemilikan lahan tersebut bahwa dirinya menguasai ratusan ribu hektare benar dan itu HGU milik negara.
Selain itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengizinkan Prabowo membeli lahan hutan industri seluas 220.000 hektare di Kalimantan Timur karena digunakan sebagai hak guna usaha untuk meningkatkan komoditas ekspor.
“(Prabowo bayar) 150 juta dolar AS, itu yang dia beli itu (lahan) kredit macet. Tujuannya untuk ekspor, jadi kita dukung karena itu untuk ekspor. Bahwa dia punya itu, ya, otomatis saja. Sinar Mas punya di Riau, di Palembang, atau perusahaan lainnya,” kata JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (19/2).
Prabowo meminta izin kepada JK, yang saat itu baru dilantik sebagai wapres berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk membeli lahan hutan industri tersebut karena ingin berbisnis perusahaan kertas.
“Itu 2004 awal, mungkin baru 2 minggu saya menjabat wapres. Artinya, waktu itu saya objektif, ya, dengan rencana bisnis yang benar waktu itu dan sanggup bayar ‘cash’,” jelasnya.
Lahan hutan industri seluas 220.000 hektare di Tanjung Redeb, Kalimantan Timur tersebut merupakan tanah hasil sitaan kredit macet di Bank Mandiri.
JK sempat memerintahkan kepada Agus Martowardojo yang menjabat sebagai Dirut Bank Mandiri saat itu untuk menyerahkan lahan tersebut kepada pengusaha pribumi yang ingin membeli.
JK mengatakan bahwa pembelian lahan oleh Prabowo saat itu tidak menyalahi aturan dan sudah sesuai dengan undang-undang.
Pembelian lahan itu pun lebih baik dimiliki oleh Prabowo, sebagai pengusaha Indonesia, daripada oleh pengusaha asing karena saat itu ada dua pengusaha dari Singapura dan Malaysia yang tertarik memiliki lahan tersebut.[ant]
