Politik Uang? Hindarilah!

- Editor

Jumat, 22 Februari 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TERNATE.bipol.co – Badan Pengawas Pemilu Maluku Utara mengingatkan peserta Pemilu 2019 di sana, baik pada pemilihan anggota legislatif dan eksekutif, untuk menghindari politik uang dalam upaya mendapatkan dukungan masyarakat. “Ada konsekuensi yang akan diterima peserta Pemilu kalau terbukti melakukan praktik politik uang bisa berupa sanksi pidana maupun adminitratif,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu Maluku Utara, Muksin Amrin,di Ternate, Jumat (22/2/2019).

Sesuai hasil indeks kerawanan Pemilu yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilu, Maluku Utara merupakan salah satu 15 provinsi di Indonesia yang rawan kecurangan, terutama ketidaknetralan ASN dan politik uang. Menurut dia, Badan Pengawas Pemilu Maluku Utara sudah mengindentifikasi sejumlah modus yang memungkinkan praktik politik uang terjadi di Maluku Utara pada Pemilu 2019, di antaranya menjelang pemungutan suara atau serangan fajar, seperti yang sering terjadi selama ini.

Selain itu, ada potensi pelanggaran melalui penggunaan APBD untuk kegiatan yang sifatnya dapat kategorikan sebagai politik uang mengingat sebagian besar kepala daerah di Maluku Utara pengurus parpol. Sesuai pengamatan di lapangan, kata Amrin, ada caleg yang memberikan janji uang kepada masyarakat dan sesuai ketentuan janji seperti itu sudah masuk kategori praktik politik uang, walaupun belum disertai penyerahan uang.

Parpol atau calon anggota legislatif tidak dilarang menyampaikan janji kepada masyarakat, tetapi janji itu yang terkait dengan visi misi dan program akan mereka laksanakan, tetapi kalau berupa janji uang atau barang dengan tujuan mendapatkan dukungan, sudah masuk kategori politik uang. (dgp)

Berita Terkait

Diskusi ‘Mencari Sosok Pemimpin Kota Bandung di Pilkada 2024’
Demokrat Deklarasi Dukungan Terhadap Dadang Supriatna untuk Kembali Maju di Pilbup 2024
Gerindra Resmi Bergabung, Usung Kang DS di Pilkada Kabupaten Bandung 2024
Pj. Bupati Bogor Berpesan Agar PPK Mengawal Pilkada Kabupaten Bogor Dengan Penuh Tanggung Jawab
Pj. Wali Kota Bandung: Pilkada 2024 Harus Jujur, Aman, Kondusif dan Terkendali
Rakernas ke-V PDI Perjuangan Tidak Mengundang Presiden dan Wakil Presiden
Pelantikan dan Orientasi PPK, Nina Agustina : PPK Harus Wujudkan Pilkada Berintegritas dan Netral
Golkar Pastikan Pelantikan Prabowo-Gibran Tidak Ada Celah Digagalkan atau Ditunda
Berita ini 22 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 22 Mei 2024 - 11:42 WIB

Diskusi ‘Mencari Sosok Pemimpin Kota Bandung di Pilkada 2024’

Senin, 20 Mei 2024 - 11:20 WIB

Demokrat Deklarasi Dukungan Terhadap Dadang Supriatna untuk Kembali Maju di Pilbup 2024

Minggu, 19 Mei 2024 - 22:05 WIB

Gerindra Resmi Bergabung, Usung Kang DS di Pilkada Kabupaten Bandung 2024

Jumat, 17 Mei 2024 - 16:20 WIB

Pj. Bupati Bogor Berpesan Agar PPK Mengawal Pilkada Kabupaten Bogor Dengan Penuh Tanggung Jawab

Kamis, 16 Mei 2024 - 19:36 WIB

Pj. Wali Kota Bandung: Pilkada 2024 Harus Jujur, Aman, Kondusif dan Terkendali

Kamis, 16 Mei 2024 - 18:45 WIB

Rakernas ke-V PDI Perjuangan Tidak Mengundang Presiden dan Wakil Presiden

Kamis, 16 Mei 2024 - 16:25 WIB

Pelantikan dan Orientasi PPK, Nina Agustina : PPK Harus Wujudkan Pilkada Berintegritas dan Netral

Selasa, 14 Mei 2024 - 12:46 WIB

Golkar Pastikan Pelantikan Prabowo-Gibran Tidak Ada Celah Digagalkan atau Ditunda

Berita Terbaru