Rumah Subsidi Kini Bisa Dicicil

- Editor

Jumat, 22 Februari 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA.bipol.co – Dalam waktu dekat, aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI-Polri dapat mengakses Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah bakal mengganti batas maksimal gaji penerima fasilitas yang sebelumnya Rp 4 juta menjadi Rp 8 juta.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) telah mengumpulkan sejumlah menteri kabinet kerja untuk membahas hal ini, Kamis (21/2/2019). Hadir di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.”Bagaimana ASN itu mendapat perumahan dengan subsidi pemerintah, karena kita tahu banyak ASN yang belum mempunyai rumah yang wajar, dan TNI-Polri,” ungkap JK di rumah dinas Wapres, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis.

Dia menjelaskan pemerintah dalam hal ini tidak menyediakan perumahan. Akan tetapi, para ASN dapat mengajukan diri sebagai penerima FLPP kepada pengembang yang membangun perumahan. Siap-siap! PNS sampai Milenial Bisa Cicil Rumah SubsidiIlustrasi rumah subsidi (Foto: Muhammad Luthfi Rahman)

“ASN yang ingin punya rumah boleh beli di pengembang tapi pemerintah menjamin subsidi pembiayaannya. Rumusannya masih dibuat,” bebernya. Dalam rumusan yang disusun, tidak ada perubahan signifikan mengenai uang muka, bunga, dan lama waktu kredit. Hanya ada perubahan pada batasan gaji penerima fasilitas agar ASN dan TNI-Polri juga dapat mengakses subsidi.

Menteri Basuki menambahkan, perubahan batasan gaji ini juga mengakomodir masyarakat umum, utamanya generasi milenial, untuk mengakses rumah subsidi . “Sehingga ASN yang golongan tiga bisa masuk di situ, TNI-Polri juga masuk ke situ. Golongan tiga kan gajinya Rp 8 juta. Batasannya nanti akan diatur lagi, tapi pakai skema itu [FLPP] supaya undang-undangnya, tidak mengubah aturannya,” urainya.

“Itu juga sesuai dari aspirasi para pengembang. Untuk umum Rp 8 juta juga bisa masuk semua. Lagi didiskusikan tetapi ini sudah diputuskan. Termasuk tadi, milenial swasta yang umur 30 puluhan pendapatannya segitu kita perbolehkan,” lanjutnya. (dgp)

 

 

Berita Terkait

Ambil Hikmah Kejadian Subang, Pemprov Jabar dan GIPI Sepaham Bangun Industri Pariwisata Jabar 
Produk Kerajinan Tangan Jabar Ramaikan Expo Dekranas
Pemkab Bandung Kembali Hapus Sanksi Denda Pajak Daerah, Ini Menurut Bapenda Jenis dan Ketentuannya
Sekda Jabar Dorong BUMDes dan BUMDesma Kuatkan Eksistensi Lawan Rentenir atau Bank Emok
Perumda Tirta Raharja Kembali Dapat Hibah Berbasis Kinerja 2024 dari Australia Rp10,2 Miliar
Bupati Bandung Terima Bantuan Bibit dan Alat Pertanian Senilai Rp 2,8 M dari Mentan
Promosikan Produk Unggulan Jabar, Amanda Soemedi Resmikan Tiga Fasilitas di Bandara Kertajati
Rakor Persiapan WWF ke-10 di Bali, Pemkab Bandung Dorong PDAM Tingkatkan Cakupan Layanan Air Bersih
Berita ini 34 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 18 Mei 2024 - 22:08 WIB

Ambil Hikmah Kejadian Subang, Pemprov Jabar dan GIPI Sepaham Bangun Industri Pariwisata Jabar 

Kamis, 16 Mei 2024 - 13:55 WIB

Produk Kerajinan Tangan Jabar Ramaikan Expo Dekranas

Kamis, 16 Mei 2024 - 07:34 WIB

Pemkab Bandung Kembali Hapus Sanksi Denda Pajak Daerah, Ini Menurut Bapenda Jenis dan Ketentuannya

Selasa, 14 Mei 2024 - 15:25 WIB

Sekda Jabar Dorong BUMDes dan BUMDesma Kuatkan Eksistensi Lawan Rentenir atau Bank Emok

Rabu, 8 Mei 2024 - 21:53 WIB

Perumda Tirta Raharja Kembali Dapat Hibah Berbasis Kinerja 2024 dari Australia Rp10,2 Miliar

Selasa, 7 Mei 2024 - 14:15 WIB

Bupati Bandung Terima Bantuan Bibit dan Alat Pertanian Senilai Rp 2,8 M dari Mentan

Selasa, 7 Mei 2024 - 09:37 WIB

Promosikan Produk Unggulan Jabar, Amanda Soemedi Resmikan Tiga Fasilitas di Bandara Kertajati

Jumat, 3 Mei 2024 - 21:31 WIB

Rakor Persiapan WWF ke-10 di Bali, Pemkab Bandung Dorong PDAM Tingkatkan Cakupan Layanan Air Bersih

Berita Terbaru