BIPOL.CO, BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi lintas sektor dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
Hal itu disampaikan Dadang Supriatna saat melaksanakan ekspose OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan kerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung, Selasa (11/2/2025) sore.
Pelaksanaan ekspose di Kantor Bapenda itu, dalam rangka evaluasi kinerja tahun 2024 dan rencana kerja tahun 2025.
Dalam kesempatan tersebut, turut membahas strategi peningkatan penerimaan pajak daerah guna mendukung program 100 hari kerja Bupati Bandung. Selain itu, dilakukan diskusi mengenai tindak lanjut hasil pengawasan tim pengendalian dan penertiban Kabupaten Bandung.
Beberapa strategi utama yang disoroti dalam ekspose ini mencakup pengembangan digitalisasi pajak daerah, integrasi digitalisasi, pemanfaatan big data pajak daerah, kajian optimalisasi pajak, peningkatan sosialisasi kepatuhan pajak, serta penambahan personel (Sumber Daya Manusia/SDM) guna memperkuat efektivitas pemungutan pajak.
Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna berharap implementasi digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem perpajakan, sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
Bupati Kang DS juga menegaskan bahwa kesadaran dan kepatuhan pajak harus terus disosialisasikan agar pembangunan daerah semakin maju dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Bandung Akhmad Djohara mengatakan bahwa kunjungan kerja Bupati Bandung dalam pelaksanaan ekspos OPD di Bapenda itu, untuk mengevaluasi kinerja dan penetrasi wajib pajak.
Kepala Bapenda menyebutkan bahwa di Kabupaten Bandung ada proyek strategis nasional yang tidak bisa dipungut pajaknya, sehingga harus ada pengganti pendapatan pajak daerahnya.
Akhmad Djohara juga mengungkapkan bahwa Bupati Dadang Supriatna berharap sebelum pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bandung terpilih pada 20 Februari 2025 mendatang, sudah ada laporan terkait kinerja Satuan Tugas Pengendalian Penataan Ruang, Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Perizinan Berusaha (Satgas PPR-PBG-PB) di Kabupaten Bandung.
Satgas ini dalam upaya menggali potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Bandung.(Ads)
