Raport Merah KPU Cianjur

- Editor

Senin, 4 Maret 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aksi HMI di KPU Cianjur

Aksi HMI di KPU Cianjur

CIANJUR, bipol.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur mendapat rapor merah dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). ‘Sentilan’ itu sebagai bentuk protes terhadap kinerja KPU Kabupaten Cianjur yang dinilai mahasiswa lalai sehingga muncul kasus ditemukannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga negara asing dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

Rapor merah itu diserahkan mahasiswa saat menggelar aksi ke Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur di Jalan Taifur Yusuf, Senin (4/3/2019). Berbagai atribut bertuliskan kekecewaan terhadap kinerja KPU dibentangkan mahasiswa. Sejumlah perwakilan pun bergantian melakukan orasi dalam pengawalan aparat kepolisian dari Polres Cianjur.

“Rapor merah yang kami serahkan kepada ketua (KPU) ini sebagai warning. Mereka harus bisa lebih baik dan tidak lalai dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pesta demokrasi Pemilu 2019,” kata Koordinator Aksi HMI Cianjur, Dede Romansyah, kepada wartawan di sela-sela aksi.

Dede mengungkap, ada tiga kesalahan yang diduga dilakukan jajaran KPU Kabupaten Cianjur. Ketiganya yaitu kesalahan dalam memasukan NIK, nomor kartu keluarga, dan kesalahan dalam memasukan tanggal lahir.

“Ini jelas keteledoran. Seharusnya WNA tidak memiliki hak pilih. Kelalaian yang telah dilakukan KPU tentunya akan berdampak pada kualitas demokrasi di Kabupaten Cianjur,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Hilman Wahyudi, membantah telah melakukan pelanggaran administrasi terkait NIK warga negara asing yang masuk DPT. Hilman menganggap hal itu karena ada ketidaksinkronan NIK atas nama Bahar dengan Gouhui Chen.

“Kami akan segera melakukan koreksi elemen data NIK dalam DPT. Artinya, NIK Mr Gouhui Chen itu diganti dengan NIK Bahar. Kami perlu waktu dua hingga tiga hari karena harus melakukan koreksi juga di aplikasi Sidalih di KPU,” tutur Hilman.

Selain itu, kata Hilman, KPU juga sudah melakukan verifikasi terhadap NIK milik 16 warga negara asing lainnya. “Hasilnya nihil. Tak ada warga negara asing yang masuk ke dalam DPT,” tegas Hilman.

Hilman juga akan melaksanakan permintaan Bawaslu untuk melakukan verifikasi daftar pemilih khusus yang mencoblos menggunakan KTP elektronik saat pemungutan suara di TPS.

“Itu akan kami lakukan dengan melakukan verifikasi di TPS bersama-sama dengan Pengawas TPS (PTPS),” pungkas Hilman. (and)

Berita Terkait

Sahrul Gunawan Sebut Debat Ikhtiar Pasangan Alus Pisan Yakinkan Kemenangan di Pilbup Bandung
Debat Perdana, Paslon Dadang-Ali Syakieb Sampaikan Rencana Aksi Nyata dan Bukan Hanya Wacana
Meski Berjalan Sukses, Ketua KPU Nilai Debat Pertama Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Harus Dievaluasi
KPU Kabupaten Bandung Gelar Debat Perdana, Adu Gagasan Kandidat Petahana Bupati dan Wakil Bupati
Catat Tanggalnya! KPU Kabupaten Bandung Gelar Rakor Debat Pertama Paslon Bupati dan Wakil Bupati
Ketua DPRD Renie Rahayu Fauzi: Penetapan Tatib Ditindaklanjuti Pembentukan AKD
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Sampaikan Hasil Kerja Pansus
Rakor Lintas Sektor: Potensi Indeks Kerawanan Pemilu di Kabupaten Bandung Urutan ke-3 se-Indonesia

Berita Terkait

Kamis, 31 Oktober 2024 - 12:43 WIB

Sahrul Gunawan Sebut Debat Ikhtiar Pasangan Alus Pisan Yakinkan Kemenangan di Pilbup Bandung

Kamis, 31 Oktober 2024 - 11:53 WIB

Debat Perdana, Paslon Dadang-Ali Syakieb Sampaikan Rencana Aksi Nyata dan Bukan Hanya Wacana

Kamis, 31 Oktober 2024 - 08:36 WIB

Meski Berjalan Sukses, Ketua KPU Nilai Debat Pertama Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Harus Dievaluasi

Kamis, 31 Oktober 2024 - 02:42 WIB

KPU Kabupaten Bandung Gelar Debat Perdana, Adu Gagasan Kandidat Petahana Bupati dan Wakil Bupati

Senin, 28 Oktober 2024 - 14:19 WIB

Catat Tanggalnya! KPU Kabupaten Bandung Gelar Rakor Debat Pertama Paslon Bupati dan Wakil Bupati

Berita Terbaru