Hari Nelayan Nasional Momentum Kebangkitan Nelayan Indonesia

- Editor

Sabtu, 6 April 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto ant

foto ant

JAKARTA.bipol.co – Hari Nelayan Nasional yang diperingati setiap tanggal 6 April perlu menjadi momentum kebangkitan nelayan di Nusantara, terutama setelah didukung dengan berbagai kebijakan pemerintah yang terkait kesejahteraan nelayan dan anggota keluarganya.

“Hari Nelayan 2019 mesti menjadi momemtum kebangkitan nelayan Indonesia untuk berdaulat di negeri sendiri, terutama dengan terusirnya kapal asing,” kata Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Moh Abdi Suhufan, di Jakarta, Sabtu (6/4/2019).

Menurut dia, kehadiran negara dinilai semakin nyata dengan adanya Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang telah disahkan pada tahun 2016 lalu, terutama dengan adanya asuransi nelayan dan kredit murah melalui Bank Mikro Nelayan.

Untuk itu, ia juga mengutarakan harapannya agar nelayan Indonesia dapat meningkatkan kapasitas usaha penangkapan ikan dengan bantuan teknologi informasi.

Pemerintah, kata dia, juga perlu meningkatkan peran pelayanan melalui penyediaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan sarana pendukungnya di sentra-sentra nelayan seperti BBM, air bersih, es batu, dan cold storage. Kalangan nelayan, lanjutnya, juga mesti semakin solid dan bersatu mengorganisasi diri dalam koperasi perikanan.

Sementara itu, pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim menginginkan pemerintah dapat mengoptimalkan program kartu nelayan dibandingkan dengan menggelontorkan wacana kartu baru seperti Kartu Sembako Murah.

“Tidak perlu (kartu baru), karena sudah terwakili di dalam kartu nelayan,” kata Abdul Halim. Saat ini, menurut dia, nelayan dapat dikatakan tidak kartu lainnya tetapi yang lebih penting membenahi kekurangan yang ada di dalam pelaksanaan program kartu nelayan.

Abdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu mengemukakan, sebenarnya distribusi program kartu nelayan sudah mencapai 85 persen.

“Kendalanya adalah bagaimana memaksimalkan kartu identitas tersebut sebagai sarana pelayanan hak-hak dasar nelayan sebagai warga negara dan penghormatan atas profesi mereka sebagai pahlawan protein,” paparnya. (ant)

Editor  Deden .GP

 

Berita Terkait

Sekjen FSGI Klarifikasi Soal Pengumuman Prabowo: Jadi Tidak Ada Istilah Kenaikan Gaji
Gerakkan Ekonomi Nasional, Komdigi Dukung Kampanye Harbolnas dan BINA 2024
Dekranasda Jabar Jajaki Kerja Sama dengan Pusat Oleh-oleh Dewata Nusantara Bali
Usai Lawatan ke Enam Negara, Presiden Prabowo Subianto Tiba di Tanah Air
Buka Jendela Jawa Barat di Bali, Amanda: Pameran Efektif untuk Menarik Buyer
Qari Asal NTB Ini Kembali Raih Juara 1 MTQ Internasional
Menag Serukan Perjuangan Kolektif Bela Hak Palestina
Dukung Asta Cita Swasembada Pangan, Padat Karya Irigasi Kementerian PU Tahun 2024 Jangkau 12.000 Lokasi

Berita Terkait

Sabtu, 30 November 2024 - 20:46 WIB

Sekjen FSGI Klarifikasi Soal Pengumuman Prabowo: Jadi Tidak Ada Istilah Kenaikan Gaji

Jumat, 29 November 2024 - 20:08 WIB

Gerakkan Ekonomi Nasional, Komdigi Dukung Kampanye Harbolnas dan BINA 2024

Senin, 25 November 2024 - 19:40 WIB

Dekranasda Jabar Jajaki Kerja Sama dengan Pusat Oleh-oleh Dewata Nusantara Bali

Senin, 25 November 2024 - 14:24 WIB

Usai Lawatan ke Enam Negara, Presiden Prabowo Subianto Tiba di Tanah Air

Minggu, 24 November 2024 - 18:24 WIB

Buka Jendela Jawa Barat di Bali, Amanda: Pameran Efektif untuk Menarik Buyer

Berita Terbaru

BAZNas Sumedang bekerjasama dengan BAZNas RI berhasil membangun kembali rumah milik Adun (73) tidak layak huni di Dusun Tarogong, RT 008 RW 003, Cijeungjing l, Kecamatan Jatigede. Foto: Humas Sumedang.

NEWS

BAZNas Perbaiki Rumah Adun yang tidak Layak Huni

Senin, 2 Des 2024 - 16:08 WIB