BANDUNG, bipol.co – Pakar Politik dan Pemerintahan Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung Asep Warlan Yusuf menyebut potensi kerusuhan akan terjadi karena ketidakpuasan dan kecurigaan atas ketidaknetralan penyelenggaraan Pemilu 2019. Terlebih, dengan adanya pemberitaan terkait telah tercoblosnya surat suara untuk Paslon 01 di Selangor, Malaysia.
Dijelaskannya, dugaan ketidaknetralan tersebut akan memaksa orang-orang atau masyarakat pemilih, khususnya oposisi dalam melakukan tindakan-tindakan kekacauan. Untuk itu, penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu harus memastikan Pemilu berjalan jujur dan adil.
“Sekecil apapun pasti ada, misalnya ketidakpuasan, kecurigaan ketidaksesuaian, orang-orang yang memaksa membuat tindakan kekacauan pasti ada tapi skalanya bisa dihitung,” papar Asep kepada bipol.co di Bandung, Sabtu (13/4/2019).
Menurutnya, jika skala kekacauan memang kecil, aparat keamanan bisa dengan mudah meredam agar tidak terjadi kerusuhan yang lebih besar. Namun, jika kekacauan dalam skala besar dan terjadi di berbagai daerah akan sangat membahayakan keamanan negara.
“Kabarnya, aparatur negara, TNI dan Polri siap mengantisipasi kerusuhan terjadi, sehingga Pemilu berjalan dengan damai dan aman,” ujarnya.
Sebaliknya, lanjut Asep, jika pada praktiknya aparatur negara menyimpang atau TNI dan Polri tidak mampu mengantisipasi, bahkan berkhianat kepada proses demokrasi. Yang terjadi adalah kerusuhan semakin besar di berbagai daerah.
“Mudah-mudahan komitmen mereka teh bener dan bisa dipegang oleh rakyat karena kerusuhan dipicu oleh ketidaknetralan aparatur yang seharusnya mengayomi semua orang,” ucapnya.**
Reporter: Iman Mulyono
Editor: Ude D Gunadi
