SURABAYA.bipol.co – Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya menggandeng lembaga pemantau pemilu membentuk Tim Sapu Bersih (Saber) Politik Uang menjelang pelaksanaan Pemilu Umum 2019 yang digelar pada Rabu (17/4).
“Tugas utama tim ini adalah melakukan tindakan pencegahan politik uang dengan cara melakukan edukasi kepada masyarakat akan bahaya politik uang terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya Hadi Margo di Surabaya, Selasa (16/4/2019) .
Untuk itu, lanjut dia, bawaslu membagi tugas Tim Saber Politik Uang yang dibentuk pada Senin (15/4) malam itu untuk mengawasi dugaan politik uang. Adapun pembagian tersebut meliputi Forum Masyarakat Peduli Jatim (FMPJ) mengawasi wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 5 khususnya kecamatan Lakarsantri, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengawasi Dapil 4 khususnya Wonokromo.
Sedangkan Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) mengawasi wilayah Dapil 3 terutama Kecamatan Rungkut, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) mengawasi wilayah Dapil 1 khususnya Kecamatan Bubutan dan Forum Santri mengawasi wilayah Dapil 2 terutama Kecamatan Kenjeran.
Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi, Komisioner Bawaslu Surabaya Yaqub Baliyya mengatakan pihaknya berharap peran aktif masyarakat untuk membantu tugas pemantau dan pengawas pemilu mulai Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sampai Bawaslu Surabaya dalam melakukan pengawasan pemilu.
“Jika ada indikasi praktik politik uang langsung laporkan ke kami atau ke nomer 0822 5764 8383 baik via WA, SMS, maupun telepon, ” ujarnya.
Ketua Forum Masyarakat Peduli (FMP) Jawa Timur M. Surya Agung mengatakan politik uang dalam prespektif demokrasi di Indonesia adalah suatu pelanggaran pidana pemilu, karena pada esensinya politik uang di Indonesia akan merusak elektabilitas dari pemilihan umum itu sendiri.
“Untuk menjaga marwah tersebut kami pemantau pemilu FMP Jatim bersama Bawaslu membentuk Tim Saber Politik Uang,” katanya.
Menurut dia, kekuatan Tim Saber Politik Uang bisa menjangkau di tingkat TPS. Tim tersebut, lanjut dia, akan bergerak melakukan pemantauan melekat super ketat terhadap gerakan politik uang, tidak hanya dimasa tenang tapi sampai pada tahapan pelantikan calon terpilih.
“Karena tidak menutup kemungkinan politik uang terjadi pascapencoblosan. Sebagai antisipasi, kami akan terus berupaya sosialisasi kepada masyarakat pemilih supaya turut serta menjaga wibawa, harkat dan martabat pemilu ini,” ujarnya. (ant)
Editor Deden .GP
