BANDUNG, bipol.co – Gubernur Jabar Ridwan Kamil melaporkan Pemilihan Presiden dan Legislatif 2019 yang berlangsung Rabu (17/4/19) di Jawa Barat berlangsung aman, lancar, dan kondusif.
Laporan disampaikan langsung oleh Gubernur ke jajaran Kementerian Dalam Negeri melalui fasilitas konferensi video atau video conference di Ruang Rapat Manglayang, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (18/4/2019).
“Ada sedikit permasalahan seperti ada TPS yang kekurangan surat suara, tapi petugas setempat langsung barupaya mengambil dari TPS lain untuk menambal TPS yang kekurangan,” ujar Gubernur.
Kendala lain yakni ada sejumlah TPS yang kesulitan menyimpan logistik pemilu seperti kotak suara karena jumlahnya banyak yakni lima kotak. “Sehingga saya bersama Kapolda Jawa Barat mengambil keputusan yaitu dahulukan penyimpanan kotak pilpres di kecamatan,” kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.
Emil juga melaporkan potensi kerawanan cuaca saat pencoblosan dan penghitungan suara yang semula dikhawatirkan ternyata tidak seperti yang dibayangkan. “Hingga saat ini belum ada laporan terkait gangguan cuaca,: sebut Emil.
Selain evaluasi penyelenggaraan pemilu, Emil juga memberi masukan ke Kemendagri yang bersifat administrasi. Ini terkait dengan keluhan mahasiswa yang merantau tidak bisa menggunakan hak pilihnya akibat tidak punya form A5 atau surat pindah dari tempat asal.
Menurut Gubernur, para mahasiswa rantau ini tidak sempat atau tidak punya ongkos untuk pulang kampung sehingga dihadapkan pada situasi serbasulit. Emil berharap kepada Kemendagri agar hadir peraturan yang membuat masyarakat bisa mencoblos di mana saja dengan bekal e-KTP.
Sementara terkait partisipasi masyarakat, Emil melaporkan terjadi peningkatan di Jawa Barat. Pada Pilpres 2014 angka partisipasi ada di angka 70 persen. Tapi pada Pemilu 2019 partisipasi masyarakat di atas 75 persen. “Artinya partisipasi masyarakat sudah sangat tinggi,” sebut Emil.
Hal ini, lanjut dia, kemungkinan disebabkan pilpres dibarengi dengan pileg sehingga banyak caleg yang rajin berpromosi, sosialisasi, serta menarik masyarakat agar turut di pesta demokrasi ini. “Saya pernah ke Amerika, di sana partisipasi 30 persen sudah bangga. Di sini 70 persen mereka terheran- heran,” katanya.
Masukan lainnya Gubernur memohon agar biaya saksi bisa ditanggung pemerintah pusat. Sebab akan terlalu mahal biaya politiknya jika ongkos saksi ditanggung masing-masing parpol. “Biaya saksi dikalikan jumlah TPS, dikalikan per kota/kabupaten, per provinsi seindonesia. Berapa besar jumlah uang hanya untuk saksi?” katanya.
Emil juga sempat melaporkan berita duka di tengah pesta demokrasi ada ketua KPPS bernama Deden Damanhuri (46) dikabarkan meninggal dunia saat sedang bertugas. Menurut informasi, Deden meninggal saat proses pemungutan suara berlangsung di TPS 03 Desa Cipeundeuy, Kecamatan Bojong.
“Mungkin ada atensi juga dari penyelenggara, beliau meninggal saat menjalankan tugas negara,” ucap Emil. **
Editor: Ude D Gunadi
