BANDUNG,bipol.co – Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Komunikasi Politik (LKKP) Jawa Barat, Adiyana Slamet menilai people power akan menciderai demokrasi yang telah dibangun sejak lama di Indonesia.
Hal tersebut, di ungkapkan Adiyana, menanggapi adanya wacana pengerahan massa atau people power menjelang pengumuman hasil Pemilu Serentak 2019 oleh KPU RI.
“Mekanisme demokrasi juga akan diciderai, menggunakan jalur kekuatan masa tidaklah mencerminkan demokrasi yang rasional, normal dan proprosional,” ucap saat di hubungi bipol.co, Jumat (17/05/2019).
Menurutnya, di balik rencana people power yaitu akan menciderai people’s sovereignty (kedaulatan rakyat), pasca pemungutan suara dan Pra Penetapan Hasil Pilpres 2019.
“Hal itu (people power) sangat menciderai demokrasi konstitusional yang menitik beratkan sengketa apapun harus diselesaikan secara damai dan terlembagakan melalui institusi yang mempunyai Tupoksi seperti Mahkamah Konstitusi,” ujar Adiyana.
Saat disinggung terkait Jawa Barat yang berpotensi mengirim massa terbanyak pada aksi people power, Adiyana mengimbau masyarakat Jawa Barat tidak ikut terprovokasi, terlebih banyak himbauan terutama MUI Jawa Barat yang sudah mengeluarkan pernyataan bahwa bisa saja people power itu haram.
“Melihat Banyaknya himbauan untuk tidak mengikuti aksi people power merupakan wujud dari bahwa people power akan menimbulkan keresahan dan akan merugikan masyarakat itu sendiri,” tuturnya. **
Reporter : Abdul Basir
Editor : Herry Febriyanto
