BANDUNG,bipol.co – Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Kota Bandung, menilai people power bukan langkah untuk menyelesaikan permasalahan terkait isu kecurangan pada Pemilu Serentak 2019.
Hal tersebut diutarakan Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Kota Bandung Ronny S. Rochman. Menurutnya, gerakan tersebut berpotensi besar akan memecah belah umat Islam khususnya.
“Saya sendiri tidak sepakat dengan people power karena itu tidak kontekstual hari ini khususnya di kota Bandung , kita menganjurkan kepada masyarakat untuk tetap bersabar , menunggu hasil resmi dari KPU tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga persatuan.” ungkap Ronny saat di wawancarai bipol.co di Kota Bandung, Sabtu (18/5/2019).
“Indonesia sebagai negara hukum harus menerima birokrasi , artinya mekanisme prosedural diantaranya ada MK sebagai salah satu jalur hukum untuk mengatasi kecurangan yang terjadi di Pemilu 2019, sebab MK itu yang mensahkan secara konstitusional . GPII tidak menghendaki dengan cara-cara inkonstitusional.” tambahnya.
Ronny menjelaskan, gerakan people power dirasa kurang tepat karena masih ada produk hukum serta penegak hukum yang bisa mengatasi permasalahan yang ada .
“Kita percayakan kepada mereka, kaitan dengan people power saya rasa ini bukan dari berdemokrasi, karena kontekstualnya ini ada unsur pemaksaan cuman menjadikan masyarakat terpolarisasi, terkotak-kotak dengan kepentingan masing-masing.” pungkasnya.**
Reporter : Alvian Hamzah
Editor : Herry Febriyanto
