JAKARTA, bipol.co – Muhaimin Iskandar atau Cak Imin akan diusulkan secara aklamasi untuk kembali menduduki posisi ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam muktamar luar biasa PKB.
“Kami mewakili rekan-rekan DPW sangat berharap Bapak Jokowi bisa hadir di Bali membuka muktamar PKB yang kami jamin akan sangat-sangat kondusif karena DPD, DPW sudah aklamasi untuk melanjutkan ketua umum kita,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Tengah, Yusuf Hudori, kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Selasa.
Pada hari ini, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bersama dengan para ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) termasuk juga menteri dalam Kabinet Kerja asal PKB yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.
Sedangkan Presiden Joko Widodo ditemani oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
“Kami juga menyampaikan salam dari para kyai di Jawa Tengah yang kemarin juga alhamdulilah ‘all out’ untuk 01 sehingga Jawa Tengah bisa ‘on target’ 78 persen, terima kasih,” tambah Yusuf.
Seusai pertemuan dengan Presiden yang berlangsung sekitar 30 menit itu, Yusuf mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan DPW melihat pada pemilu 2019 perolehan suara PKB naik secara signifikan.
“Hal itu berkat kekompakan, kesolidan dan berkat kepemimpinan beliau, Cak Imin. Maka melihat itu, kami sepakat teman-teman DPW ini untuk menjaga kesolidan ini untuk kesuksesan 2024 dengan kembali meminta kesediaan Cak Imin untuk menjadi ketua umum,” tambah Yusuf.
Yusuf mengaku bahwa DPW tidak menyiapkan calon lain selain Muhaimin.
Dalam pertemuan tersebut, Muhaimin juga mengundang Presiden Joko Widodo untuk menghadiri Muktamar Luar Biasa PKB pada 20-22 Agustus.
“Jadi kita akan menyelenggarakan Muktamar PKB 20 Agustus 2019, kami semua ketua-ketua (DPW) se-Indonesia berharap Pak Presiden yang akan membukanya,” kata Muhaimin.
Muhaimin mengaku tidak mencampuri nama yang akan diusulkan oleh DPW PKB sebagai ketum dalam muktamar tersebut.
“Tanya DPW, saya belum tahu tapi kalau perintah partai siapa yang berani (menolak). Perintah partai harus taat,” tambah Muhaimin. (ant)
Editor: Hariyawan
