JAKARTA, bipol.co – Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komaruddin menilai tidak etis partai politik seperti PKB meminta jatah kursi menteri kepada Presiden terpilih Joko Widodo. Ujang menilai yang mengangkat menteri sepenuh hak prerogatif Presiden.
“Permintaan 10 kursi menteri oleh PKB kurang etis, terlalu banyak. Jika kita berkaca pada sistem presidensial, maka urusan mengangkat menteri adalah hak prerogatif presiden,” kata Ujang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/7/2019).
Dia mengatakan dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, urusan mengangkat menteri adalah hak prerogatif Presiden bukan permintaan partai politik.
Ujang menegaskan, presiden terpilih Jokowi tidak bisa tunduk dan patuh pada permintaan PKB tersebut karena hak menentukan menteri ada di Jokowi, bukan partai. “Jika ada 34 kementerian, lalu PKB minta 10 kursi menteri, partai lainnya berapa? PDIP dan Golkar yang suaranya di atas PKB pasti minta jatah lebih banyak,” ujarnya.
Menurut dia, apabila masing-masing partai koalisi Jokowi-Ma’ruf meminta jatah menteri yang banyak, maka itu tidak rasional dan tidak etis. Dia menyarankan Presiden terpilih Jokowi proporsional membagi jatah kursi menteri dan jangan terpengaruh berbagai permintaan partai politik.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan partainya layak mendapatkan jatah kursi menteri dalam kabinet yang akan disusun Jokowi-Ma’ruf. “Insya Allah usulan kami akan mendapatkan perhatian khusus namun saya tidak tahu berapa jumlahnya. Saya tidak berani berharap, berdoa saja,” kata Muhaimin sebelum bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Dia mengaku sudah mengusulkan setidaknya 10 nama calon menteri kepada Presiden terpilih Jokowi. Selain PKB, Partai Nasdem pun juga mengusulkan jumlah kursi di kabinet Jokowi-Ma’ruf. (ant)**
Editor: Ude D Gunadi
