KAB.BANDUNG,bipol.co – Caleg petahana DPRD Kabupaten Bandung, Neneng Hadiani menilai sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kedepannya harus dibenahi.
Menurut anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bandung ini, masalah zonasi itu harus dibenahi, karena banyak permasalahan yang timbul dari dampak sistem zonasi.
“Kami di Komisi D yang diantaranya membidangi pendidikan akan mendorong diantaranya soal sistem zonasi yang banyak diperbincangkan,” kata Neneng Hadiani, saat berbincang usai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, di Soreang, Jumat (26/7/2019).
Pihaknya akan melakukan koordinasi di komisi untuk kemudian mengusulkannya ke Kementrian Pendidikan untuk meninjau ulang kebijakan sistem zonasi, karena harus ada azas keadilan buat masyarakat.
Dia menyayangkan, karena pemerintah dalam memberlakukan aturan sistem zonasi tidak dibarengi sarana dan prasarananya.
“Aturan tersebut diberlakukan harus dibarengi juga dengan sarana dan prasarana, sementara ril kenyataan di masyarakat ya begitulah. Jadi serasa ga adil anak yang berprestasi dengan sistem zonasi termakan aturan tersebut,” ungkapnya.
Menurutnya sistem zonasi, berdampak pula pada kependudukan masyarakat yang berlomba untuk pindah alamat agar dekat dengan sekolah yang difavoritkan.
“Akhirnya masyarakat berupaya pindah alamat supaya dekat dengan sekolah yang dipavoritkan. Ini kan ribed juga bagi pemerintah,” imbuh anggota Fraksi Golkar ini.**
Reporter : Dedi Ruswandi
Editor : Herry Febriyanto
