JAKARTA.bipol.co – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyebutkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,28 poin dibandingkan tahun 2017.
“IDI tahun 2018 mencapai angka 72,39. Ini meningkat bila dibandingkan tahun 2017 yang persentasenya adalah 72,11 poin,” kata Suhatiyanto dalam pemaparan data IDI 2018 di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019).
Perubahan angka IDI pada periode 2017-2018, lanjut dia, dipengaruhi oleh dinamika beberapa aspek indikator. Seperti penurunan aspek Kebebasan Sipil yang turun sebesar 0,29 poin dari 78,75 menjadi 78,46, lalu penurunan aspek Hak-hak Politik dari 66,63 menjadi 65,79, serta aspek Lembaga Demokrasi yang meningkat sebesar 2,76 poin menjadi 75,25.
“Ketiga aspek ini trennya berbeda setiap tahunnya. Dan tahun ini yang meningkat adalah pada aspek Lembaga Demokrasi yang semula 72,49 menjadi 75,25,” tutur Suhariyanto.
Selain ketiga aspek tersebut, angka dalam IDI didapat melalui sebelas variabel, seperti kebebasan berkumpul dan berserikat, peran partai politik, hingga partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.
Menurut Suhariyanto, masih terdapat tiga dari sebelas variabel yang berkategori buruk pada tahun 2018. Di antaranya variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan (54,28), peran DPRD (58,92), dan peran birokrasi pemerintah daerah (55,74).
Sementara itu, sejak tahun 2009 hingga 2018, tingkat demokrasi di Indonesia bersifat dinamis dan fluktuatif. Pada periode tahun 2009-2013, angka IDI berfluktuasi di kisaran angka 60. Sementara pada 2014-2018 angka IDI berada di kisaran angka 70 yang tergolong dalam kategori sedang.
“Hal tersebut menunjukkan telah mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tingkat demokrasi tingkat demokrasi lima tahun yang lalu. Walaupun IDI tingkat nasional masih kategori sedang,” ungkap dia.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sendiri merupakan indikator komposit (tunggal) yang mampu menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan lintas kementerian dan sejumlah pakar untuk menyusun data tahunan ini.(ant)
Editor Deden .GP
