JAKARTA,bipol.co – Ketua DPR Bambang Soesatyo yang juga mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar mendorong agar musyawarah nasional (munas) partai tersebut dapat dilakukan sebelum pelantikan presiden terpilih Joko Widodo pada 20 Oktober 2019.
“Idealnya sebelum pelantikan, jadi presiden tidak perlu deal dua kali dan koalisi partai juga tidak deal dua kali untuk menyusun pilkada ke depan, tapi ini bukan keputusan saya ya,” kata Bambang Soesatyo (Bamsoet) di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa (13/8/2019).
Bamsoet, Selasa ini bertemu Presiden Joko Widodo di istana kepresidenan karena ingin meminta Presiden Joko Widodo untuk menjadi saksi pernikahan putra ketiganya pada 19 Agustus 2019 di Jakarta.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan munas partainya tetap dilaksanakan pada Desember 2019. Airlangga menyebut partai berlambang pohon beringin itu memiliki mekanisme yang sudah berjalan sejak 2004.
“Jadi tidak ada yang menyatakan (pelaksanaan munas pada) Desember kecuali pribadi Airlangga karena mekanisme di partai Golkar soal waktu munas sangat ditentukan oleh waktu yang ada di Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yaitu dimulai dari rapat pleno yang sampai saat ini belum jelas, lalu menentukan rapimnas (rapat pimpinan nasional) yang diputuskan oleh ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) 1 dan 2 lalu baru diputuskan waktu munas, jadi bukan keputusan pribadi-pribadi,” jelas Bamsoet.
Ia pun menegaskan bahwa keputusan rapimnas pun mengikat seluruh komponen Partai Golkar karena melibatkan seluruh ketua DPD sedangkan suara DPP (Dewan Pimpinan Pusat) hanya bernilai satu suara.
“Tapi pelaksanaan munas sangat tergantung mekanisme partai, sebagian menginginkan sebelum Oktober sedangkan Pak Airlangga dan pendukungnya menghendaki Desember, kita persilakan pada mekanisme di Partai Golkar, tapi menurut hemat saya munas itu sebelum Oktober agar konsolidasi partai bisa berjalan baik,” tambah Bamsoet.
Dua alasan Bamsoet mengusulkan untuk memajukan waktu munas adalah pertama untuk menyusun kepemimpinan Partai Golkar.
“Dan kedua menyongsong Pilkada 2020 dimana pembicaraan koalisi di 270-an kabupaten, kota dan provinsi yang melaksanakan pilkada langsung bisa dibicarakan dari sekarang dan tidak mentah lagi. Kalau menunda-nunda dikhawatirkan untuk mengubah semuanya atau deal dua kali mungkin saja terjadi,” ungkap Bamsoet.
Ia pun mendukung keinginan sejumlah generasi muda di Golkar untuk mendesak Ketum Golkar Airlangga Hartarto segera melaksanakan rapat pleno partai.
“Justru saya mendukung gerakan anak-anak muda yang menginginkan pleno agar mendekat ketum Golkar untuk segera pleno karena kita perlu untuk menentukan arah partai ke depan seperti apa dan menetapkan jadwal rapimnas dan di rapimnas itu ditentukan untuk jadwal munas,” tambah Bamsoet.
Pertemuan Bamsoet dan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta kali ini adalah yang kedua kalinya. Bamsoet sebelumnya pernah menemui Presiden pada 15 Juli 2019 juga di Istana, ia mengaku membicarakan partai saat pertemuan tersebut.
Bamsoet dan Airlangga merupakan dua kandidat calon ketua umum Golkar yang sudah menyatakan diri secara terbuka. Mereka berdua kini tengah menggalang dukungan dari para pemilik hak suara.(ant)
Editor : Herry Febriyanto
