BANDUNG, bipol.co – Kepala BLK PMI Disnaker Provinsi Jabar Teguh Khasbudi mengatakan, pihaknya tak ingin ada lagi persoalan sulitnya mengindentifikasi pekerja migran asal Jawa Barat. Oleh sebab itu, sistem navigasi pekerja migran harus menjadi bagian dari service pemerintah daerah sebagai wakil negara.
“Makanya navigasi ini merupakan bagian dari Jabar Migran Service Center. Ketika sistem navigasi ini berjalan insya Allah tidak ada lagi persoalan,” ujar Teguh kepada wartawan seusai pelatihan calon pekerja migran ke Jepang, di BLK PMI (Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia), Bandung, Kamis (29/8/2019).
Teguh mengatakan, pemberangkatan pekerja migran tak hanya bidang manufaktur namun pelatihan pun akan dilakukan dalam penempatan sektor lain, misalnya saja perawat, housekeeper, dan lainnya. Terlebih Gubernur Jawa Barat pun telah menyampaikan ada 360 ribu warga Jabar yang memiliki kesempatan kerja di Jepang. “Ada juga di sektor pertanian, pariwisata dan perikanan,” katanya.
Selain itu, tambah dia, masyarakat Jabar yang berstatus purnapekerja migran pun mesti diperhatikan. Hal tersebut sesuai dengan perda no 9 pasal 17 di mana pemerintah wajib melindungi purnapekerja migran Indonesia. “Kami berproses, membuktikan bahwa Disnaker dari pelatihan konsen dari mulai pemberian kontrak, penempatan, hingga ketika mereka kembali ke Indonesia,” pungkasnya. **
https://bipol.co/disnakertrans-jabar-siapkan-prototipe-migran-sevice-center.html
Editor: Ude D. Gunadi
