BANDUNG,bipol.co – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menampik kritik yang menilai dirinya memiliki sumbatan komunikasi dengan kepala daerah tingkat kabupaten/kota. Justru, dirinya menyebut media sebagai pihak yang harus adil dalam menyampaikan berita dan informasi.
“Saya kira kalau wartawan mau menuliskan dengan fair, di zaman saya dihadirkan Kopdar. Selama lima tahun kepemimpinan sebelumnya tidak pernah sekalipun kepala daerah diadakan pertemuan formal, kita setahun tiga kali,” ujarnya di Gedung Sate Bandung, Jumat (06/09/2019).
Jika ada kepala daerah tingkat kabupaten/kota yang menyampaikan letupan-letupan inisiatif, bukan berarti terdapat sumbatan komunikasi dengan dirinya sebagai gubernur. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan bupati/walikota memiliki kehendak yang harus disampaikan kepada publik.
“Tentunya kita tidak bisa tahan, maka kalau dijawab kurang, kurang apalagi per empat bulan kita berkumpul membahas dinamika di daerah tingkat dua,” ujar dia.
Sebelumnya, Pakar Politik dan Pemerintahan Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung Asep Warlan menilai Ridwan Kamil belum mampu berkomunikasi secara baik dengan kepala daerah tingkat dua. Padahal, komunikasi menjadi langkah penting untuk mewujudkan visi Jabar Juara Lahir Batin.
“Kuncinya gubernur adalah bagaimana Ridwan Kamil bisa berkoordinasi, berkomunikasi, bersinergi dengan kabupaten/kota. Tanpa itu yang bagus, mereka akan melihatnya begini sok we gubernur ngabangun sorangan,” ujarnya melalui sambungan telepon, Kamis (05/09/2019).
Meski Ridwan Kamil telah memiliki program Kopi Darat (Kopdar) bersama bupati/walikota, Asep menilai program tersebut masih sebatas seremonial dan formalitas. Sebab, tidak adanya substansi yang berujung kesepakatan untuk membangun Jawa Barat.**
Reporter: Iman Mulyono
Editor : Herry Febriyanto
