“Menteri dari kalangan profesional tidak punya loyalitas ganda antara parpol dan presiden. Ia akan loyal ke presiden saja,” kata Arif, di Jakarta, Selasa, menanggapi penyusunan Kabinet Kerja Jilid II.
Menurut dia, hal itu sebagai sesuatu yang positif karena tidak menyelipkan kepentingan parpol dalam kebijakannya
Direktur Indostrategi ini menilai, kriteria tersebut sangat penting dimiliki para menteri Kabinet Kerja II agar kebijakan antar-kementerian tidak tumpang-tindih dan saling bertolak belakang.
“Jika melihat perkembangan politik mutakhir, nampaknya Presiden Jokowi akan melakukan rekrutmen menteri berbasis kombinasi antara konsesi dan meritokrasi,” ujar Arif.
Artinya, tambah dia, kabinet lima tahun ke depan akan dibangun dengan perpaduan antara politik dagang sapi atau konsesi dan kompetensi alias meritoktasi.
“Kelebihan menteri dari profesional jelas mereka lebih kompeten dan bebas dari kepentingan politik parpol sehingga akan bekerja maksimal untuk menjalankan visi Pak Jokowi,” tegasnya. Menurut dia, ada sejumlah kementerian yang harus dikomandani menteri dari kalangan profesional.
Arif menyebut, menteri ESDM, menteri keuangan, menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Mendikbud, Menteri Kesehatan, serta menteri BUMN harus dipilih dari kalangan profesional.
“Menteri-menteri tersebut lebih baik dari kalangan profesional karena jauh dari kepentingan politik,” ucapnya. (ant)
