Syahrul menuturkan masih terus mencari solusi untuk membuka akses lebih lebar bagi para petani dalam mendapatkan KUR tersebut.
“Memang petani sudah tahu bahwa ini tanpa anggunan tapi kenyataan di lapangan tidak seperti apa yang ada. Ini yang kita cari solusinya,” katanya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (12/11).
Menurut dia, keputusan pemerintah untuk menggunakan sistem klaster atau pengelompokkan dalam penyaluran KUR membutuhkan program lanjutan yang lebih efektif sehingga pinjaman tersebut bisa lebih dirasakan oleh para petani secara merata.
“Salah satu bentuk pengendaliannya harus ada tingkatannya ke bawah melalui organisasi, tidak di atas penentuanya sehingga kita bisa betul-betul lihat. Pengelompokkan dan sistem klaster itu menjadi bagian dari pengendalian yang membutuhkan gerakan yang lebih efektif,” katanya.
Syahrul pun berharap dengan adanya kenaikan plafon KUR pada 2020 itu bisa sejalan dengan adanya alokasi penyaluran KUR yang lebih besar ke sektor pertanian.
“Kita hari ini mendapat sebuah kepastian bahwa ada peningkatan KUR pastinya pertanian membutuhkan itu lebih banyak,” ujarnya.
Ia mengusulkan KUR yang tersalurkan untuk petani pada 2020 mendatang mampu menembus angka Rp50 triliun karena sektor pertanian memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian dalam negeri.
“Kita sangat besar lah di pertanian karena itu yang paling banyak berhubungan. Rp50 triliun itu standar yang kita berikan,” katanya. (ant)
