BANDUNG.bipol.co –Presiden Indonesia Joko Widodo melalui Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menegaskan Pemilu di Kabupaten/Kota di Indonesia tetep melalui mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat.
Menanggapi itu, Pakar Politik dan Pemerintahan dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar),Asep Warlan Yusuf mempertanyakan soal pemilu langsung tersebut, pasalnya stemen presiden tidak menjelaskan bagaimana proses dan mekanismenya.
“Kalau toh keputusan langsung, langsung itu seperti apa? Jadi kalau presiden mengatakan pemilihan bakal tetap langsung seperti apa langsungnya itu,” kata Asep, Rabu (13/11/2019).
Menurutnya, ada tiga hal yang harus di perhatikan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu langsung oleh masyarakat.
Pertama bagaimana supaya tidak banyak biaya yang di keluarkan oleh calon atau Partai dengan harapan biaya lebih hemat.
Selain biaya, penyelenggaraanpun lebih kepada nuansa lokal. Pasalnya sekarangkan semuanya pake standar Nasional PKPU, Nanti silahkan saja daerah buat regulasi sesuai dengan kebutuhan tingkat daerahnya.
Menurutnya, PKPU bisa di serahkan kepada daerah untuk mengatur ukuran berkaitan dengan langsung itu, aceh dengan Papua beda jangan buat semua standar sama sehingga ada apa semua di atur dengan PKPU,” ucapnya.
“Itu sedang di pikiran bagaimana bisa dilakukan oleh KPU daerah supaya mereka bisa memberikan inovasi dan kreativitas tapi tetap esensi demokrasi tidak hilang, nuansa kebangsaan tapi nuansa lokalnya muncul,” katanya.
Terakhir, mengenai logistik kepemiluanya. Pasalnya saat ini pelaksanaan pemilu masih menggunakan cara manual, untuk itu kedepan diharapkan menggunakan dengan cara lain yang menjamin tidak akan di selahgunakan.
“Jadi soal anggaran, konflik ide-ide daerah, teknologi informasi di kembangkan.Mudah-mudahan itu lebih bagus untuk Pilkada langsung kedepan,” tutupnya.**
Reporter Abdul Basir
Editor Deden .GP
