Melalui siaran pers PP Pemuda Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (12/11), Sunanto mengatakan, sosok Kabareskrim sebagai aparat kepolisian harus mampu menaungi semua pihak dan golongan yang ada di Indonesia.
“Sebagai aparat kepolisian tidak harus dekat dengan satu kelompok saja, tidak harus
Islam. Yang jelas harus ada kriteria kompetensi dan profesionalitas sebagai aparat kepolisian,” ujar Sunanto melalui keterangan pers.
Ia menambahkan, Kabareskrim tidak harus dilihat dari unsur keagamaannya saja, tapi harus dilihat dari sisi profesionalitas kerja dan kemampuan dalam memberikan rasa aman kepada semua golongan.
“Karena fungsinya sebagai penegak hukum dan siapapun yang salah, harus ditindak tegas,” katanya.
Ia menambahkan, pada saat ini masyarakat membutuhkan seorang figur Kabareskrim yang mampu menyelesaikan sejumlah kasus yang belum terselesaikan, bukan sosok yang dekat pada golongan tertentu.
“Dan tentunya mampu menjaga situasi kebangsaan dan melakukan pencegahan terhadap situasi keamanan,” katanya.
Polri hingga saat ini belum menunjuk sosok untuk menduduki jabatan Kabareskrim Polri. Kursi Kabareskrim kosong selepas Jenderal Pol Idham Azis terpilih menjadi Kapolri, menggantikan Jenderal (Purn) Tito Karnavian yang menjadi Mendagri.
Di surat telegram kapolri 8 November 2019 yang berisi mutasi 206 perwira Polri pun tidak tercantum posisi Kabareskrim Polri. (ant)
