JAKARTA, bipol,co – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, dikabarkan bakal menjadi petinggi di PT. Pertamina (Persero). Namun itu ditolak Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
Sikap serikat pekerja Pertamina dinilai lantaran belum “move on” dari masa lalu. Pasalnya, mereka mempermasalahkan status hukum Ahok yang mantan narapidana kasus penistaan agama.
“Tentu mereka punya alasan untuk menolak, soal identitas atau apa. Tapi ‘kan pertama tentu soal identitas, artinya ya belum ‘move on’ lah. Kalau pun Ahok bersalah soal penistaan ‘kan sudah menjalani hukuman,” kata Pengamat BUMN sekaligus Peneliti Senior di Visi Integritas, Danang Widoyoko, kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Jadi menurutnya, Ahok yang sudah bebas tidak menjadi masalah lagi untuk menjadi petinggi di BUMN. Terlebih konteks yang lebih penting diperhatikan adalah kinerja bukan identitas.
“Kalau pun menolak soal identitas juga tidak relevan, ‘kan soal kinerja pada akhirnya,” sebutnya.
Menurut dia, Pertamina harus mendapatkan pemimpin yang terbaik, karena menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu energi.
“Pertamina harus mendapatkan yang terbaik bukan soal identitas. Kalau soal identitas malah ini mengabaikan masalah gitu kan,” tambahnya.
Presiden FSPPB, Arie Gumilar, pada kesempatan sebelumnya mempermasalahkan kasus hukum yang menjerat Ahok. Dia menilai direkrutnya Ahok tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Permen) tentang syarat BUMN untuk menjabat di Pertamina, baik tingkat komisaris maupun dewan direksi.
“Salah satunya di situ ‘kan ada tidak punya masalah keterkaitan dengan masalah hukum, kemudian berperilaku baik,” kata Arie, Jumat (15/11/2019).* dtc
Editor: Hariyawan
