BANDUNG, bipol.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung masuk 30 besar instansi pemerintah terbaik dalam Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB).
Penghargaan diberikan oleh Menteri PAN RB, Tjahyo Kumolo kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna, di Hotel Le Meridien, Jalan Jendral Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019) malam.
Pemkot Bandung bersaing dengan 187 instansi, pusat/induk/pemerintah seluruh Indonesia melalui penerapan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).
Penyelenggaran kompetisi ini merupakan kedua kali dilaksanakan. Pesertanya meningkat 92,5 persen. Total peserta berjumlah 312 terdiri dari 187 instansi pusat/induk/pemerintah dan 165 Unit pelayanan publik.
Ada lima kategori yang dilombakan, yakni Pengelola Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik, Pengelola dengan Pendorong Perubahan Terbaik, Pengelola dengan Aspek Dampak Terbaik, Pengelola dengan Perubahan dan Perbaikan Pengelolaan Pengaduan Terbaik, dan Pengelola dengan Aspek Keberlanjutan Inisiatif Terbaik.
Usai menerima penghargaan, Ema mengaku bersyukur Pemkot Bandung bisa masuk dalam 30 terbaik dari 187 peserta seluruh Indonesia. Namun ini menjadi tantangan ke depan untuk bisa lebih baik lagi.
“Insha Allah, tahun depan kita akan perbaiki lima kategori yang dilombakan. Karena Kota Bandung punya potensi, tetapi belum keliatan fokus saja,” ungkapnya.
Ema mengungkapkan, Pemkot Bandung menomorsatukan respon komplain masyarakat. Namun saat ini belum bisa difokuskan dalam kriteria yang dilombakan.
“Konteks kriteria yang dilombakan, kita belum fokus ke sana. Fokus kita adalah, melakukan perbaikan-perbaikan melalui respon apa saja yang menjadi komplain atau keluhan masyarakat,” katanya.
Namun ia memastikan, Pemkot Bandung berkomitmen terhadap perbaikan-perbaikan terhadap hal yang menjadi kekurangan agar lebih meningkatkan daya saing.
“Saat ini memang bukan kejuaraannya yang kita kejar, tapi tujuan akhirnya dalam perbaikan kualitas pelayanan, kinerjanya harus baik. Untuk keluhan semakin berkurang itu menunjukkan kinerja kita diterima masyarakat, logikanya seperti itu,” ucapnya.
Terkait era digitalisasi, Ema yakin potensi SDM dan sistem yang dibangun oleh Kota Bandung sudah cukup familiar. Terutama dalam hal ini pelayanan perizinan.
“Masyarakat dan aparat sudah tidak bersentuhan. Contoh di Disdukcapil juga luar biasa pelayanannya, dengan sistem jemput bola. Mereka membuka gerai di mal dan tempat lainnya, terlebih sistem antrean pun diberlakukan dengan aplikasi,” ungkapnya.* humas.bandung.go.id
Editor: Hariyawan
