BANDUNG, bipol.co – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Herri Hudaya, menegaskan bahwa NKRI itu harga mati, kondusivitas mahal harganya.
Ungkapan tersebut disampaikan Herri Hudaya pada pembukan Workshop Sehari Pengadaan Barang dan Jasa Tipe III sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018, yang digelar Laskar Merah Putih Markas Daerah Provinsi Jawa Barat, di Ruang Rapat Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, Jalan Supratman No. 44 Bandung, Kamis (16/1/2020).
Mewakili Pemprov Jabar, Herri pun menyampaikan apresiasi kepada LMP Mada Jabar yang telah menggelar workshop tersebut.
“Ini merupakan kesadaran penuh dari pihak ormas yang ada di Jawa Barat dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Herri.
Dikatakan Herri, ormas yang mempunyai fungsi kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan harus menguasai regulasi atau peraturan yang berlaku, terlebih di Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadan Barang/Jasa Pemerintah pada Bab II Pasal 5, Point (3) hurup (b) bahwa pada Swakelola Tipe III, PA/KPA penanggung jawab anggaran dapat menandatangani Nota Kesepahaman dengan Pimpinan Ormas.
Herri pun menyampaikan harapan besar kepada seluruh ormas yang ada di Jawa Barat untuk senantiasa menjaga Keutuhan Negara Republik Indonesia dengan menjaga kondusivitas
“Nyaah ka Jabar berarti nyaah ka NKRI. Ngajagaan Jabar sarua jeung ngajagaan NKRI,” tuturnya.
Selain itu, sebagai Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, sesuai arahan Gubernur Jabar, tahun 2020 menjadi tahun keberhasilan reformasi birokrasi, ASN harus berinovasi, dan berkolaborari.
Terkait itu, Herri pun telah membuat terobosan dengan menggulirkan program unggulan “Harmoni Ngawujudkeun Jabar Juara” dengan 5 program pendukung unggulan, yaitu: 1. Program Rempug Jukung Sauyunan, 2. Program Jabar Welas Asih, 3. Program Ngamumule Lemah Cai, 4. Program Ngajeugkeun Pangaweruh Pulitik, dan 5. Program Jaga Lembur.
Program unggulan dan kelima program pendukung itu untuk mengawal Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mewujudkan Visi Gubernur Jawa Barat 2018-2023, yakni Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi. Dengan kelima misinya menitikberatkan pada sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan.
Sementara itu, Ukur Purba, selaku Ketua Markas Daerah Laskan Merah Putih Jawa Barat, menyampaikan bahwa workshop ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kapasitas seluruh jajaran, baik di Markas Daerah mapun di Markas Cabang Kabupaten dan Kota di Jawa Barat terhadap semua peraturan yang berlaku di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Sebagai organisasi masyarakat yang mempunyai fungsi kontrol, tentunya harus dibekali dengan penguasaan peraturan yang berlaku. Kami tidak ingin mejadi ormas yang asal koreksi, asal tunjuk. Lebih daripada itu, kami ingin mendukung dan mengawal Jawa Barat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan,” tegasnya.**
Editor: Hariyawan
