SOREANG, bipol.co — Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Tete Kuswara, menyatakan keberatan bila bantuan APBD Kabupaten Bandung untuk konvensasi dampak Covid 19, hanya diperuntukkan 50 kepala keluarga (KK) per desa.
“Dewan menyikapi asumsi masyarakat, khusunya sejumlah kepala desa yang menolak mengenai bantuan APBD bagi dampak virus corona yang hanya 50 KK per desa. Apa pun dananya dan dari mana, untuk penanganan kasus covid 19, saya sebagai pribadi anggota dewan sangat berkebaratan, karena ini akan menimbulkan gejolak di masyarakat,” kata anggota Komisi C ini saat berbincang di Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Senin (6/4/2020).
Tete Kuswara mengaku, hingga saat ini belum ada pembahasan soal rencana anggaran bantuan dampak virus corona tersebut. Hal yang ia tahu, bantuan itu baru dialokasikan dari pusat sebesar Rp200 ribu dan bantuan provinsi Rp500 ribu per orang, khususnya bagi masyarakat miskin baru terdampak virus corona.
“Untuk Kabupaten Bandung ada enggak? Karena sampai saat ini belum ada pembahasan,” ucap anggota Fraksi PKB ini.
Kaitan Pemkab Bandung yang akan menggelontorkan Rp50 miliar untuk penanganan covid 19, menurut Tete Kuswara, saat ini dewan khususnya banggar belum menerima pengajuan anggaran sebesar itu.
“Anggota dewan belum menerima draft bahasan itu. Hal yang saya tahu setelah konfirmasi dari Dinsos, yang 50 KK per desa itu bahasannya sebelum ada kasus corona, yaitu untuk alokasi bantun pedagang yang biasa mangkal di sekolah,” ucapnya.
“Kalau itu akan direkomenadasikan dan dinsos benar-benar akan mendistribusikan bantuan kepada 50 KK per desa, saya sangat keberatan dan saya setuju atas penolakan para kepala desa. Saya juga mau verifikasi, mempertanyakan apakah yang 50 KK itu terakomodir dalam puskesos atau tidak? Karena saya khawatir bertumpuk,” tuturnya.
Karena itu, ia meminta kepala desa juga harus hati-hati menyikapinya. Perlu ada verifikasi data yang dilakukan empat kali dalam setahun. Terutama data yang tergolong miskin baru (misbar).
“Informasinya, kepala desa saat ini sedang melakukan validasi data terkait misbar dampak corona dan dewan sendiri saat ini masih melakukan konsultasi mulai di tingkat desa hingga kabupaten, bagaimana langkah-langkahnya,” kata Tete Kuswara.
Dia berharap, penanganan musibah virus corona ini menjadi skala prioritas, karena merupakan kejadian global yang dampaknya terasa bagi semua.
“Tapi ‘kan tidak mungkin terakomodir dengan APBD Kabupaten Bandung dan apakah pusat bisa menyamaratakan dengan jumlah penduduk 200 sekian juta,” katanya.
Ia juga berharap warga kabupaten yang tidak terakomodir tidak terjadi gejolak.
“Karena itu, perlu validasi dari bawah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih bantuan, seperti dengan PKH, Puskesos. Harapan saya, ada kesinkronan data,” katanya.
Tete Kuswara juga mengaku tidak tahu dan tidak ada dewan yang dilibatkan dalam kepanitian gugus terdepan penanganan virus corona. “Termasuk untuk bahasan anggaran pun belum ada, makanya sampai mingggu ini saya menunggu draft datanya,” ucapnya.**
Reporter: Deddy | Editor: Hariyawan
