“Saya sangat mengapresiasi ketegasan dan kebijakan beliau seputar upaya penanganan pandemik ini. Salah satu kebijakan dan ketegasannya adalah turut meluruskan pernyataan Menteri Perhubungan saat Raker dengan DPR tentang kebijakan pelonggaran PSBB,” kata Syarief dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (7/5).
Hal itu dikatakan Syarief terkait pernyataan Doni Monardo yang menegaskan bahwa layanan transportasi yang dibuka dalam rangka pelonggaran, bukan diperuntukan kepada masyarakat umum, namun untuk pihak-pihak yang memiliki sangkut paut dengan upaya penanganan COVID-19 di Indonesia.
Dia menilai ada beberapa aspek utama yang harus diperhatikan dan dicontoh ketika akan melonggarkan kebijakan, di antaranya keberhasilan menurunkan tingkat terinfeksi dan mortality secara signifikan.
“Beberapa negara yang berhasil menurunkan tingkat terinfeksi dan mortality tersebut sehingga berani mengambil kebijakan pelonggaran adalah Korea Selatan dan Republik Cheko. Untuk Indonesia, saya melihat untuk saat ini kedua parameter tersebut trennya memang semakin meningkat,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat itu juga mengingatkan, di masa penanganan pandemik ini yang diperlukan adalah kebijakan yang tegas terutama terkait potensi penyebaran virus.
“Wuhan sudah memulai kehidupan normal, namun masih melarang warga asing masuk ke sana. Kalau mereka saja melarang warga asing masuk, mengapa justru di Indonesia masih mempersilakan warga asing masuk seperti kabar TKA China yang rencananya akan masuk ke Indonesia,” tuturnya.
Karena itu dia menegaskan bahwa upaya melawan pandemik, seluruh pejabat harus berjalan dalam satu kebijakan yang tegas, terkontrol, dan konsisten dengan kedisiplinan yang tinggi, sehingga akan lebih cepat berhasil melawan COVID-19 dan rakyat Indonesia bisa hidup normal kembali. (net)
