JAKARTA.bipol.co- KPK sepakat dengan ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal aparat penegak hukum yang menyalahgunakan regulasi untuk menakuti pengusaha dan masyarakat adalah musuh negara. KPK berpendapat sudah seharusnya aparat penegak hukum tidak menyalahgunakan kewenangan yang berdampak pada terganggunya iklim usaha dan program pembangunan.
“Kewenangan besar yang dimiliki para penegak hukum hendaknya tidak dimanfaatkan justru untuk disalahgunakan semisal untuk menakuti pihak lain yang pada gilirannya berimplikasi terganggunya iklim usaha dan program-program pembangunan,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (26/8/2020).
Ali Fikri mengatakan penyataan Jokowi itu semakin membuktikan bahwa praktik-praktik tidak terpuji yang dilakukan aparat penegak hukum memang harus disikapi serius. Untuk itu, ia mengingatkan semua aparat penegak hukum senantiasa berperilaku baik.
“Setidaknya ada beberapa hal yang ditegaskan kembali oleh Presiden, di antaranya mengingatkan kepada semua aparat penegak hukum bahwa dalam upaya penegakan hukum terlebih dalam pemberantasan korupsi tentu harus didukung dengan perilaku baik para aparat penegak hukum itu sendiri,” ujar Ali.
Selain itu, Ali mengatakan KPK mendorong para aparat penegak hukum bersikap objektif dan profesional dalam menangani kasus yang melibatkan sesama aparat penegak hukum.
“KPK juga mendorong APH dalam penanganan perkara terutama kasus yang melibatkan oknum penegak hukum tentu harus ditangani dengan lebih serius, objektif, dan profesional,” ucapnya.
Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan tak akan menoleransi aparat penegak hukum yang menyalahgunakan regulasi untuk menakut-nakuti pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Jokowi menyebut aparat penegak hukum tersebut sebagai musuh negara.
“Saya peringatkan aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan seperti ini adalah musuh kita semuanya, musuh negara. Saya tidak akan memberikan toleransi terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran ini,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam aksi nasional pencegahan korupsi seperti disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (26/8).
Jokowi mengingatkan penyalahgunaan regulasi ini akan berdampak pada agenda pembangunan nasional. Pembangunan menjadi lambat karena para pejabat merasa ketakutan.
“Saya peringatkan sebagai penegak hukum dan pengawas, ini sudah saya sampaikan berkali-kali jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron ini, yang belum sinkron ini untuk menakut-nakuti eksekutif, untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat, penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras inilah yang membahayakan agenda pembangunan nasional. Yang seharusnya bisa kita kerjakan secara cepat kemudian menjadi lamban dan bahkan tidak bergerak karena adanya ketakutan-ketakutan itu,” beber Jokowi. [net]
Editor: Fajar Maritim
